[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dce4481e-8985-4517-a5cd-1524ac712027","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto No. 4 Tahun 2002","number","4","year","2002","published_date","2002-06-24","effective_date","2002-06-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jeneponto","place_of_enactment","Bontosunggu","theme","Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyertaan modal daerah
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2002/NO.58
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga
ABSTRAK:	\n \n a.\tUntuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah diperlukan upayaupaya dan usaha-usaha untuk menambah Sumber Pendapatan Daerah\r\nb.\tMengadakan usaha-usaha Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga adalah merupakan salah satu sarana untuk menambah dan meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah\r\n \n 1.\tUndang – Undang Nomor 29 Tahun 1959\r\n2.\tUndang – Undang Nomor 22 Tahun 1999\r\n3.\tUndang-undang Nomor 25 Tahun 1999\r\n4.\tPeraturan Pemerintah RI Nomor 104 Tahun 2000\r\n5.\tPeraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000\r\n6.\tPeraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000\r\n7.\tPeraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001\r\n8.\tKeputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999\r\n9.\tKeputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001\r\n10.\tKeputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001\r\n11.\tKeputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001\r\n12.\tKeputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001\r\n \n Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga bertujuan untuk meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2002. \n 12 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Tujuan penyertaan modal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menambah pendapatan asli daerah, yang pelaksanaannya didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

Penyertaan modal dapat dilakukan melalui pembelian saham pada perseroan terbatas atau sebagai pendiri perseroan terbatas. Dana untuk penyertaan modal harus disediakan dalam APBD. Pelaksanaan penyertaan modal ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, yang kemudian dibuat perjanjian dasar di hadapan notaris. Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat untuk bertindak atas nama Pemerintah Daerah dalam penyertaan modal.

Kepala Daerah membentuk panitia untuk menilai barang yang disertakan sebagai modal, yang terdiri dari unsur-unsur Sekretariat Daerah, Badan Penanaman Modal, Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Keuangan, Bagian Perekonomian, Bagian Umum, Bagian Perundang-undangan, dan Kantor Pertanahan. Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal, dibantu oleh Sekretaris Daerah, dan dapat membentuk Badan Pengelola sebagai aparat pelaksana. Kepala Daerah juga dapat menunjuk pejabat sebagai anggota Dewan Komisaris jika daerah memiliki hak untuk itu.

Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan umum terhadap penyertaan modal. Pejabat yang ditunjuk mewakili daerah dan Badan Pengelola menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Daerah. Kepala Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan kepada DPRD sekali setahun. Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal disetor ke kas daerah dan masuk dalam APBD tahun berikutnya.

","transitional_provisions","sanctions","1. Barang siapa yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF JENEPONTO
Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 34 Jeneponto Telp. (0419) 21022 Postal Code 92311

REGIONAL REGULATION OF JENEPONTO REGENCY
NUMBER: 4 YEAR 2002
CONCERNING
REGIONAL CAPITAL PARTICIPATION TO THIRD PARTIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF JENEPONTO

Considering:

that in order to increase the growth and development of the Regional economy, in the implementation of Regional Autonomy, efforts and endeavors are needed to increase Regional Revenue Sources;
that undertaking Regional Capital Participation efforts to third parties is one of the means to increase and improve Original Regional Revenue Sources;
that based on the considerations in letters a and b above, it is necessary to form a Regional Regulation regarding the Capital Participation of Jeneponto Regency.

In View of:

Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia Year

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dce4481e-8985-4517-a5cd-1524ac712027","actionData","errors"]