[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dcbcf818-7e57-4420-b285-713ceea47d62","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 21 Tahun 2013 tentang RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 21 Tahun 2013","number","21","year","2013","published_date","2013-01-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama","place_of_enactment","Rasieye","theme","RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2013/NO.21
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa berdasarkan Pasal 141 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan salah satu jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dapat dipungut Pemerintah Daerah;\r\nb.\tbahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;\r\nc.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan. \n UU No. 26 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; dan PP No. 38 Tahun 2007. \n Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Penetapan; Struktur dan Besaran Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Pemungutan; Tatacara Pembayaran; Tatacara Penagihan; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kadaluwarsa; Pemeriksaan; Pemanfaatan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2013. \n - \n - \n 15 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Teluk Wondama. Latar belakangnya adalah bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan salah satu jenis retribusi perizinan tertentu yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

Ketentuan Substansial:

Objek retribusi adalah pemberian izin usaha perikanan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan di daerah. Izin ini meliputi Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP), Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) untuk kapal dengan ukuran tertentu (5 GT sampai 10 GT) yang berdomisili dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan daerah, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing. Terdapat pengecualian untuk kegiatan penelitian/eksplorasi perikanan dan usaha pembudidayaan ikan kecil dengan batasan luas lahan atau perairan tertentu.

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha perikanan wajib memiliki IUP, yang diberikan oleh Bupati setelah memenuhi persyaratan. Namun, usaha penangkapan ikan oleh nelayan dengan kapal/perahu berukuran kecil (tidak lebih dari 5 GT atau 15 DK) dan usaha pembudidayaan ikan dengan areal terbatas tidak diwajibkan IUP, tetapi wajib mencatat kegiatannya pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan ke dalam Retribusi Perizinan Tertentu. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin, ukuran kapal, dan jangka waktu. Tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin, termasuk biaya penerbitan, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif.

Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD, dan Bupati akan memberikan keputusan dalam jangka waktu tertentu. Jika keberatan dikabulkan, akan diterbitkan SKRDLB untuk pengembalian kelebihan pembayaran. Hak penagihan retribusi kedaluwarsa setelah 3 tahun, kecuali jika ada tindak pidana.

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban retribusi. Hasil penerimaan retribusi merupakan pendapatan daerah yang digunakan untuk mendanai kegiatan terkait pemberian dan pengawasan izin usaha perikanan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TELUK WONDAMA
REGIONAL REGULATION OF TELUK WONDAMA REGENCY
NUMBER 21 OF 2013
CONCERNING
FISHERIES BUSINESS LICENSE RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TELUK WONDAMA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on Article 141 letter e of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Fisheries Business License Retribution is one type of Specific Licensing Retribution that can be collected by the Regional Government;
that based on Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Regional Retribution is stipulated by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to form and stipulate a Regional Regulation of Teluk Wondama Regency concerning Fisheries Business License Retribution;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dcbcf818-7e57-4420-b285-713ceea47d62","actionData","errors"]