[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dcb8a08b-03bb-4403-8046-c422d9d16578","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Murung Raya Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan Dan\r\nPenghapusan Kelurahan Di Kabupaten Murung Raya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 31 Tahun 2004","number","31","year","2004","published_date","2004-06-28","effective_date","2004-06-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Murung Raya","place_of_enactment","Puruk Cahu","theme","Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan Dan\r\nPenghapusan Kelurahan Di Kabupaten Murung Raya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

desa-kelurahan
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 31, LD.2004/31
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan Dan\r\nPenghapusan Kelurahan Di Kabupaten Murung Raya\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan\r\nPemerintahan pembangunan Kelurahan secara berdaya guna dan\r\nberhasil guna, yang sesuai dengan perkembangan keadaan, selaras\r\ndengan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan\r\nperkembangan masyarakat, dipandang perlu mengatur mengenai\r\npembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan\r\nKelurahan \n Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM;\r\nBAB II\r\nPEMBENTUKAN KELURAHAN;\r\nBAB III\r\nPEMECAHAN, PENGGABUNGAN\r\nDAN PENGHAPUSAN;\r\nBAB IV\r\nKETENTUAN PERALIHAN;\r\nBAB V\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2004. \n 6 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 31 Tahun 2004 mengatur tentang pembentukan, pemecahan, penggabungan, dan penghapusan kelurahan di Kabupaten Murung Raya. Tujuan pembentukan kelurahan adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Ketentuan Substansial:

Pembentukan kelurahan harus memperhatikan persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi, dan kondisi sosial budaya masyarakat. Pembentukan kelurahan diusulkan oleh Lurah atau Kepala Desa melalui Camat kepada Bupati, dan memerlukan persetujuan DPRD sebelum ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Syarat-syarat pembentukan kelurahan meliputi faktor penduduk (minimal 2.500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga), luas wilayah yang terjangkau, letak strategis dengan komunikasi dan transportasi yang baik, prasarana yang memadai, serta memperhatikan faktor sosial budaya dan kehidupan masyarakat.

Peraturan ini juga mengatur perubahan desa menjadi kelurahan, dimana desa yang memenuhi persyaratan dapat diubah menjadi kelurahan atas prakarsa masyarakat dan diusulkan oleh Pemerintah Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa melalui Camat kepada Bupati.

Selanjutnya, peraturan ini mengatur pemecahan kelurahan yang jumlah penduduknya melampaui batas maksimal, serta penghapusan atau penggabungan kelurahan yang tidak lagi memenuhi persyaratan. Tindakan ini harus didahului dengan musyawarah dengan tokoh masyarakat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

","transitional_provisions","1. Hal - hal lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MURUNG RAYA REGENCY
NUMBER 31 YEAR 2004
CONCERNING
ESTABLISHMENT, DIVISION, MERGER AND
DISSOLUTION OF URBAN VILLAGES IN MURUNG RAYA REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MURUNG RAYA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to improve the smoothness of the implementation of the Government in the development of Urban Villages in a efficient and effective manner, which is in accordance with the development of circumstances, in harmony with diversity, participation, original autonomy, democratization and community development, it is deemed necessary to regulate the establishment, division, merger and dissolution of Urban Villages;
that to implement as referred to in letter a above, it is necessary to stipulate in a Regional Regulation of Murung Raya Regency.

In view of:

Law Number 27 of 1959 concerning Stipulation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dcb8a08b-03bb-4403-8046-c422d9d16578","actionData","errors"]