[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dcb7f284-c1d9-4822-a15c-974f801e5ff7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 13 Tahun 2008 tentang PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 13 Tahun 2008","number","13","year","2008","published_date","2008-12-29","effective_date","2008-12-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat","place_of_enactment","Salak","theme","PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2008/ No. 13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2008. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Pakpak Bharat. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan hukum penduduk, serta untuk menata administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara terpadu. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, memberikan kepastian hukum, dan menyediakan data kependudukan yang akurat.

Ketentuan substansial meliputi:

Hak dan kewajiban penduduk terkait dokumen kependudukan, pelayanan, perlindungan data pribadi, dan ganti rugi akibat kesalahan.
Kewenangan Instansi Penyelenggara (Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil) dalam mendaftar peristiwa kependudukan, mencatat peristiwa penting, menerbitkan dokumen, menjamin kerahasiaan data, dan mengumumkan retribusi.
Prosedur pendaftaran penduduk, termasuk pelaporan biodata, kelahiran, kematian, pindah datang, dan perubahan status kependudukan.
Prosedur pencatatan sipil, meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, dan perubahan kewarganegaraan.
Pengelolaan data dan dokumen kependudukan, termasuk perlindungan data pribadi dan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Peraturan ini juga mengatur tentang Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal penduduk dan Kartu Keluarga (KK) sebagai identitas keluarga.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.\n2. Penduduk yang memalsukan dokumen kependudukan, mengubah data tanpa hak, mengakses database tanpa hak, atau mencetak dokumen tanpa hak dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.\n3. Pejabat dan petugas yang melakukan tindak pidana juga dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PAКРАК ВНARAT REGENCY
NUMBER 13 OF 2008
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF POPULATION REGISTRATION AND CIVIL REGISTRATION
IN PAКРАК BHARAT REGENCY

REGENT OF PAΚΡΑΚ BHARAT,

Considering:

that in order to improve the protection and recognition of the determination of personal status and legal status of each Population Event and Important Event experienced by every resident in the Pakpak Bharat Regency, it is necessary to structure Population Administration and Civil Registration;
that in order to orderly administer Population Registration and Civil Registration, it is necessary to structure the implementation and issuance of population documents in an integrated, directed, coordinated and sustainable manner in Pakpak Bharat Regency;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Implementation of Population Registration

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dcb7f284-c1d9-4822-a15c-974f801e5ff7","actionData","errors"]