[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dcb4a4a9-f723-466b-8a9a-a2e15026ca62","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Bekasi","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 28 Tahun 2003","number","28","year","2003","published_date","2003-12-04","effective_date","2003-12-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"73d0e312-aa83-444c-a52f-e309dbb041bc","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bekasi","place_of_enactment","Bekasi","theme","Pembentukan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Bekasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Bekasi - pembentukan
2003
Peraturan Daerah (Perda) NO. 28, LD 2003 (28) Seri D; 6 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pembentukan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Bekasi
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta kebijakan Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi kelembagaan, dipandang perlu dibentuk kembali Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000; \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, Pembiayaan, Ketentuan Lain-lain, Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2003. \n 6 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 28 Tahun 2003 ini dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, serta kebijakan Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi kelembagaan. Pembentukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Bekasi dianggap perlu untuk meningkatkan pelayanan di bidang penempatan dan pelatihan, hubungan industrial dan syarat kerja, pengawasan ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan kebijakan pelayanan di bidang penempatan dan pelatihan, hubungan industrial dan syarat kerja, pengawasan ketenagakerjaan dan transmigrasi. Fungsi Dinas mencakup penyusunan program dan kegiatan, penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran, perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan kegiatan teknis operasional, pembinaan transmigrasi, pengendalian dan pembinaan terhadap UPTD, penyelenggaraan administrasi perizinan dan pelayanan umum, pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota, dan penyusunan laporan.

Susunan organisasi Dinas terdiri dari Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha (dengan Sub Bagian Umum dan Perencanaan), Bidang Penempatan dan Pelatihan (dengan Seksi Penyuluhan dan Penempatan serta Seksi Pelatihan dan Produktivitas), Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja (dengan Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja serta Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja), Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan (dengan Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Seksi Norma Kerja), Bidang Transmigrasi (dengan Seksi Penerangan dan Motivasi serta Seksi Bina Transmigrasi), UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta penerimaan sumber-sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BEKASI CITY
NUMBER 28 OF 2003
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF THE
MINISTRY OF MANPOWER AND TRANSMIGRATION
GOVERNMENT OF BEKASI CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BEKASI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that in order to implement the provisions of Article 60
of Law Number 22 of 1999 concerning Regional
Government and Government Regulation Number 8 of 2003
concerning Guidelines for Regional Apparatus Organizations and policies
of the Regional Government in conducting institutional evaluations,
it is deemed necessary to re-establish the Health Service
of the Bekasi City Government which is stipulated by Regional
Regulation.

In View of :

Law Number 8 of 1974 concerning Principles of
Civil Servants (State Gazette of 1974 Number
55, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia
Number 3041) as amended by Law
Number 43 of 1999 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dcb4a4a9-f723-466b-8a9a-a2e15026ca62","actionData","errors"]