[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dcb075cc-d1b9-4a7d-bb2d-01f86012314f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 03 Tahun 2018","number","03","year","2018","published_date","2018-12-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan","place_of_enactment","Pangkajene","theme","Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 03, LD.2018
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal\r\n8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten.\r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2.\tUndang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);\r\n3.\t\tUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);\r\n \r\n4.\tUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);\r\n5.\tUndang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);\r\n6.\tUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);\r\n7.\tUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);\r\n8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014\r\nNomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23\r\nTahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n9.\tPeraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 125);\r\n10.\tPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; \r\n12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun\r\n2009 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan\r\nTahun 2009-2029;\r\n13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10\r\nTahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka\r\nMenengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun\r\n2013-2018;\r\n14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun\r\n2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015\r\nNomor 2);\r\n15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2006-2025;\r\n16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan\r\nNomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;\r\n17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4);\r\n\r\n \n BAB I KETENTUAN UMUM \r\nBAB II MAKSUD DAN TUJUAN \r\nBAB III ASAS DAN FUNGSI \r\nBAB IV RUANG LINGKUP \r\nBAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA USAHA KEPARIWISATAAN \r\nBAB VII USAHA KEPARIWISATAAN\r\nBAB VIII ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH\r\nBAB IX ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH\r\nBAB X ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH\r\nBAB XI ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH\r\nBAB XII INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH\r\nBAB XIII PENDANAAN\r\nBAB XIV KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n NOMOR 3 TAHUN 2018 \n 22 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB) Pangkajene dan Kepulauan untuk periode 2014-2025. Tujuan utama RIPPARKAB adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, menurunkan kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam dan budaya, serta memajukan citra bangsa.

Ketentuan Substansial:

RIPPARKAB mencakup berbagai aspek pembangunan kepariwisataan daerah, termasuk:

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah: Meliputi perwilayahan destinasi pariwisata, pembangunan daya tarik wisata (bahari, budaya, alam, religi, buatan manusia), fasilitas umum dan pariwisata, aksesibilitas, pemberdayaan masyarakat, dan investasi.
Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah: Fokus pada sinergi antar pelaku pemasaran, pengembangan fokus pemasaran, prioritas penanganan pasar, intensitas pemasaran, dan pengembangan sistem informasi pariwisata.
Pembangunan Industri Pariwisata Daerah: Meliputi peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha pariwisata, fasilitasi, regulasi, insentif, penguatan struktur usaha, dan kemitraan usaha.
Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Daerah: Peningkatan model pengelolaan dan kerjasama untuk mengkoordinasikan berbagai pemangku kepentingan pariwisata.

RIPPARKAB dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat, dengan evaluasi dilakukan setiap 5 tahun.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
PANGKAJENE AND ISLANDS REGENCY
SOUTH SULAWESI PROVINCE

NUMBER 3 YEAR 2018

REGIONAL REGULATION OF PANGKAJENE AND ISLANDS REGENCY
NUMBER 3 YEAR 2018
CONCERNING
MASTER PLAN FOR TOURISM DEVELOPMENT OF THE REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PANGKAJENE AND ISLANDS,

Considering:	that to implement the provisions in Article 8 and Article 9 of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism, the Master Plan for Tourism Development needs to stipulate a Regional Regulation concerning the Master Plan for Tourism Development of the Regency.
In View of:	Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1959 Number 74, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1822); Law Number 28 of 1999 concerning the administration of a clean

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dcb075cc-d1b9-4a7d-bb2d-01f86012314f","actionData","errors"]