[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dcad14c4-d9a4-47a7-a86f-cb37e40e7b05","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2021 tentang Standar Industri Hijau Untuk Industri Tepung Terigu","short_title","Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2021","number","32","year","2021","published_date","2021-12-23","effective_date","2021-12-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","9e8afacd-d599-4d70-9cd5-3f8e4a78ff04","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perindustrian","short_name","Permenperin","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"4b11750a-72ea-4fcd-9013-e9bd2f02545f","Pembangunan Industri",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Kementerian Perindustrian","place_of_enactment","Jakarta","theme","Standar Industri Hijau Untuk Industri Tepung Terigu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

standar-industri
2021
Peraturan Menteri Perindustrian NO. 32, BN 2021 NO ; 1433; PERATURAN GO.ID; 47 HLM
Peraturan Menteri Perindustrian TENTANG Standar Industri Hijau Untuk Industri Tepung Terigu
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa proses produksi industri tepung terigu\r\nmenggunakan energi yang besar sehingga untuk efisiensi\r\ndan efektivitas penggunaan sumber daya guna\r\nmenyelaraskan dengan pembangunan industri dan\r\nkelestarian fungsi lingkungan hidup, perlu mengatur\r\npersyaratan teknis dan manajemen industri hijau untuk\r\ntepung terigu;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan\r\nketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun\r\n2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan\r\nMenteri Perindustrian tentang Standar Industri Hijau\r\nuntuk Industri Tepung Terigu; \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/\r\nPER/6/2015, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 \n Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, SIH untuk Industri Tepung Terigu dan persyaratan, \r\n dan sertifikasi industri hijau \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021. \n 47 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini menetapkan Standar Industri Hijau (SIH) untuk Industri Tepung Terigu, dengan tujuan untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya serta menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian lingkungan hidup. SIH ini mencakup persyaratan teknis dan manajemen yang harus dipenuhi oleh Industri Tepung Terigu.

Persyaratan Teknis: Meliputi bahan baku, bahan penolong, energi, air, proses produksi, produk, kemasan, limbah, dan emisi gas rumah kaca. Setiap aspek memiliki kriteria dan batasan yang harus dipenuhi, serta metode verifikasi yang spesifik. Contohnya, rasio produk terhadap bahan baku utama harus minimal 76%, dan konsumsi freshwater untuk proses dampening maksimum 0,075 m³/ton produk.

Persyaratan Manajemen: Meliputi kebijakan dan organisasi, perencanaan strategis, pelaksanaan dan pemantauan, tinjauan manajemen, tanggung jawab sosial perusahaan, dan ketenagakerjaan. Perusahaan industri wajib memiliki kebijakan tertulis penerapan prinsip Industri Hijau, menetapkan tujuan dan sasaran yang terukur, serta melaksanakan program-program yang sesuai.

Perusahaan industri yang telah memenuhi SIH dapat mengajukan sertifikasi Industri Hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri dapat melakukan kaji ulang terhadap SIH jika diperlukan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No.1433, 2021
MINISTRY OF INDUSTRY. Green Industry. Wheat Flour. Standard.

REGULATION OF THE MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 32 OF 2021
ON
GREEN INDUSTRY STANDARD FOR WHEAT FLOUR INDUSTRY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

that the production process of the wheat flour industry uses a large amount of energy, so for the efficiency and effectiveness of resource use in order to align with industrial development and the sustainability of environmental functions, it is necessary to regulate the technical and management requirements of the green industry for wheat flour;
that based on the considerations as referred to in letter a and to implement the provisions of Article 79 of Law Number 3 of 2014 concerning Industry, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Industry concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dcad14c4-d9a4-47a7-a86f-cb37e40e7b05","actionData","errors"]