[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dcaa46f5-16df-4ffe-8a4a-7d973590e498","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrai Kependudukan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 4 Tahun 2010","number","4","year","2010","published_date","2010-05-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pasuruan","place_of_enactment","Pasuruan","theme","Penyelenggaraan Administrai Kependudukan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kependudukan
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Nomor 04
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Administrai Kependudukan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan\r\nurusan wajib bagi Pemerintah Kota Pasuruan dalam rangka memberikan\r\nperlindungan, pengakuan dan penentuan status pribadi dan status hukum\r\nsetiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh\r\npenduduk di Kota Pasuruan yang berada di dalam dan di luar Kota\r\nPasuruan;\r\nb. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor\r\n23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu adanya\r\nPeraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;\r\nc. bahwa Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2005 tentang\r\nPenyelenggaraan Pendaftaran Penduduk sudah tidak sesuai dengan\r\nperkembangan dinamika penduduk serta perundang-undangan yang\r\nberlaku, sehingga perlu diganti;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b\r\ndan c, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan\r\nAdministrasi Kependudukan. \n UU 13/1954\r\n\r\nUU 1/1974\r\n\r\nUU 09/1992\r\n\r\nUU 23/2002\r\n\r\nUU 10/2004\r\n\r\nUU 32/2004 jo. UU 12/2008\r\n\r\nUU 23/2006\r\n\r\nUU 12/2006\r\n\r\nPP 32/1954\r\n\r\nPP 9/1975\r\n\r\nPP 46/1982\r\n\r\nPP 79/2005\r\n\r\nPP 37/2007\r\n\r\nPP 54/2007\r\n\r\nPermendagri 11/2010\r\n\r\nPermendagri 19/2010\r\n\r\nPerpres 25/2008\r\n\r\nKepres 88/2004\r\n\r\nKepmendagri 94/2003\r\n\r\nKeputusan Bersama Mendagri dan Menag 125/2003 dan 532/2003\r\n\r\nPerda Kota Pasuruan 05/2008 \n Peraturan ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yang ditetapkan dengan Perda. Penetapan ini dilakukan sebagai pelaksanaan lebih lanjut UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan untuk mengganti Perda Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2005 yang sudah tidak sesuai. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan, pengakuan, dan penentuan status pribadi dan hukum bagi penduduk di Kota Pasuruan. Memuat antara lain: hak dan kewajiban; kewenangan penyelenggara; pejabat pencatatan sipil; data dan dokumen kependudukan; pendaftaran penduduk; penerbitan KTP; pendaftaran peristiwa kependudukan; sistem informasi kependudukan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n mencabut eraturan Daerah Kota\r\nPasuruan Nomor 04 tahun 2005 \n jumlah 32 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk (Lembaran Daerah kota Pasuruan Tahun 2005, Nomor 01 Seri C,).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Pasuruan ini bertujuan untuk menyelenggarakan administrasi kependudukan di Kota Pasuruan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Latar belakangnya adalah untuk memberikan perlindungan, pengakuan, dan penentuan status hukum bagi setiap penduduk Kota Pasuruan, baik yang berada di dalam maupun di luar kota. Peraturan ini menggantikan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2005 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika penduduk dan perundang-undangan yang berlaku.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kewenangan Pemerintah Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pejabat Pencatatan Sipil, dan Petugas Registrasi dalam melaksanakan administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki kewajiban untuk melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, memberikan pelayanan yang sama dan profesional, menerbitkan dokumen kependudukan, menjamin kerahasiaan data, serta melakukan verifikasi dan validasi data. Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban penduduk terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan, termasuk hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan, perlindungan atas data pribadi, dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen. Penduduk juga wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya.","transitional_provisions","1. Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya dokumen kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Pemerintah Daerah memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat tahun 2011.\n3. KTP seumur hidup yang telah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.\n4. KTP yang diterbitkan belum mengacu dalam Pasal 13 tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP.","sanctions","1. Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan.\n2. Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting.\n3. Setiap penduduk yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif.\n4. Dalam hal Pejabat pada dinas melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dikenakan sanksi berupa denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PASURUAN CITY GOVERNMENT
COPY
REGIONAL REGULATION OF PASURUAN CITY
NUMBER 04 OF 2010
TENTANG
IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PASURUAN,

\n\n \n \n

Menimbang :

bahwa penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan
urusan wajib bagi Pemerintah Kota Pasuruan dalam rangka memberikan
perlindungan, pengakuan dan penentuan status pribadi dan status hukum
setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh
penduduk di Kota Pasuruan yang berada di dalam dan di luar Kota
Pasuruan;
bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu adanya
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
bahwa Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk sudah tidak sesuai dengan
perkembangan

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dcaa46f5-16df-4ffe-8a4a-7d973590e498","actionData","errors"]