Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan terkait pemenuhan hak bagi korban tindak pidana terorisme sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur tentang:

1. Hak-hak korban tindak pidana terorisme, meliputi bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan bagi keluarga korban meninggal dunia, dan kompensasi.
2. Prosedur pengajuan permohonan untuk mendapatkan hak-hak tersebut, baik bagi korban yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia.
3. Pemeriksaan permohonan, yang meliputi pemeriksaan administratif dan substantif.
4. Penghitungan kerugian yang diderita oleh korban sebagai dasar pemberian kompensasi.
5. Besaran pemberian santunan kepada keluarga korban yang meninggal dunia.
6. Pelaksanaan pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta kompensasi.
7. Pelaporan pelaksanaan pemberian kompensasi.

Peraturan ini juga mengatur mengenai pengajuan permohonan kompensasi oleh LPSK jika korban atau keluarganya tidak mengajukan permohonan.

(-)

(-)