[{"_1":2,"_114":-5,"_115":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dc89abed-81c7-4d1c-ad8f-b1eed5ac566f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_110":111,"_112":113},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_68":69,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":-5,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":85,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":-5,"_108":109},"title","Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Hak bagi Korban Tindak Pidana Terorisme","short_title","Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1","number","1","year","2023","published_date","2023-02-09","effective_date","2023-02-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","f98030fc-1f84-4f8f-958c-028e24928665","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban","short_name","Peraturan LPSK","subjects",[],"tags",[],"location","Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pemenuhan Hak bagi Korban Tindak Pidana Terorisme","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2023
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban NO. 1, BN 2023 (147); 27 hlm
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban TENTANG Pemenuhan Hak bagi Korban Tindak Pidana Terorisme
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2023. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan terkait pemenuhan hak bagi korban tindak pidana terorisme sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur tentang:

Hak-hak korban tindak pidana terorisme, meliputi bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan bagi keluarga korban meninggal dunia, dan kompensasi.
Prosedur pengajuan permohonan untuk mendapatkan hak-hak tersebut, baik bagi korban yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia.
Pemeriksaan permohonan, yang meliputi pemeriksaan administratif dan substantif.
Penghitungan kerugian yang diderita oleh korban sebagai dasar pemberian kompensasi.
Besaran pemberian santunan kepada keluarga korban yang meninggal dunia.
Pelaksanaan pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta kompensasi.
Pelaporan pelaksanaan pemberian kompensasi.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai pengajuan permohonan kompensasi oleh LPSK jika korban atau keluarganya tidak mengajukan permohonan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

WITNESS AND VICTIM PROTECTION AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE WITNESS AND VICTIM PROTECTION AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 1 OF 2023

CONCERNING

FULFILLMENT OF RIGHTS FOR VICTIMS OF TERRORISM CRIMINAL ACTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE WITNESS AND VICTIM PROTECTION AGENCY,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 18R, Article 44A, Article 44J paragraph (11), Article 44K paragraph (9), Article 44L paragraph (3), and Article 44M paragraph (9) of Government Regulation Number 7 of 2018 concerning the Provision of Compensation, Restitution, and Assistance to Witnesses and Victims as amended by Government Regulation Number 35 of 2020 concerning Amendments to Government Regulation Number 7 of 2018 concerning the Provision of Compensation, Restitution, and Assistance to Witnesses and Victims, it is necessary to stipulate a Regulation of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dc89abed-81c7-4d1c-ad8f-b1eed5ac566f","actionData","errors"]