[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dc7f41eb-ee32-4cb9-9445-1eb46474e699","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pare-Pare Nomor 6 Tahun 2023 tentang FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 6 Tahun 2023","number","6","year","2023","published_date","2023-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pare-Pare","place_of_enactment","Parepare","theme","FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, BERITA DAERAH KOTA PARE-PARE TAHUN 2023 NOMOR 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang\r\nmenjalankan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan\r\nmasyarakat dalam mewujudkan sumber daya manusia yang\r\nberakhlak mulia, cinta tanah air dan berkemajuan berlandaskan\r\nnilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; \r\nb. bahwa penyelenggaraan dan pemberdayaan Pesantren\r\nmembutuhkan peran Pemerintah Daerah melalui kebijakan fasilitasi\r\npenyelenggaraan pesantren dalam mewujudkan pesantren yang\r\nrahmatan lil’alamin, membentuk individu yang unggul dan\r\nberakhlak mulia, membentuk pemahaman agama dan keberagaman\r\nyang cinta tanah air, dan memberdayakan masyarakat dalam\r\nkerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; \r\nc. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2),\r\nPasal 42, Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019\r\ntentang Pesantren, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi\r\nPenyelenggaraan Pesantren; \r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah\r\ntentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;\r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406); \r\n3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor\r\n244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)\r\nsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang\r\n\r\nNomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan\r\nPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022\r\ntentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6856); \r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan\r\nAgama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaram Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4769); \r\n5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan\r\nPenyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2021 Nomor 206); \r\n6. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang\r\nPenyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana diubah\r\ndengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015\r\ntentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90\r\nTahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah; \n BAB I : KETENTUAN UMUM\r\nBAB II : ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP \r\nBAB III : KATEGORI PESANTREN \r\nBAB IV : FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN \r\nBAB V : KERJA SAMA\r\nBAB VI : TIM FASILITASI\r\nBAB VII : MONITORING DAN EVALUASI \r\nBAB VIII : PARTISIPASI MASYARAKAT\r\nBAB IX : KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023. \n Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini\r\nditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n 13 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren oleh Pemerintah Daerah Kota Parepare. Latar belakangnya adalah peran penting pesantren dalam pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, serta kebutuhan akan dukungan pemerintah daerah untuk mewujudkan pesantren yang unggul dan berakhlak mulia. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pesantren, memberikan kemudahan dalam pengembangan sarana-prasarana dan sumber daya manusia, serta memberikan kepastian hukum dalam fasilitasi pesantren. Fasilitasi dapat diberikan kepada pesantren yang memenuhi kriteria tertentu, seperti menyelenggarakan pengkajian Kitab Kuning, Dirasah Islamiah, atau pendidikan terintegrasi dengan pendidikan umum. Fasilitasi dapat berupa hibah (uang, barang, atau jasa) atau bantuan sosial (uang atau barang) yang bersumber dari APBD. Pemerintah Daerah juga dapat mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung penyelenggaraan pesantren. Untuk pelaksanaan fasilitasi, dibentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pesantren.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF PAREPARE
THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF PAREPARE CITY
NUMBER 6 OF 2023
on
FACILITATION OF PESANTREN ORGANIZATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PAREPARE,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that pesantren is a religious education institution that carries out the functions of education, da'wah and community empowerment in realizing human resources who are virtuous, love the homeland and are progressive based on the values of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that the implementation and empowerment of Pesantren requires the role of the Regional Government through a policy of facilitating the implementation of pesantren in realizing pesantren that is rahmatan lil'alamin, forming superior and virtuous individuals, forming an understanding of religion and diversity that loves the homeland, and empowering the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dc7f41eb-ee32-4cb9-9445-1eb46474e699","actionData","errors"]