[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dc74197c-4d44-4653-b136-927d415c53f2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nias Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Musyawarah Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Utara No. 4 Tahun 2015","number","4","year","2015","published_date","2015-09-14","effective_date","2015-09-15","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Nias Utara","place_of_enactment","Lotu","theme","Badan Musyawarah Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2015/No.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Badan Musyawarah Desa
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2015. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2012 Nomor 10 Seri E).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Nias Utara. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4) tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengamanatkan penetapan pedoman tentang BPD melalui Peraturan Daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Keanggotaan BPD yang merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah secara demokratis, terdiri dari unsur tokoh masyarakat, golongan profesi, dan keterwakilan perempuan.
Masa keanggotaan BPD adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 3 kali. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal antara 5 hingga 9 orang, mempertimbangkan wilayah, perempuan, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.
Persyaratan calon anggota BPD meliputi usia minimal 20 tahun dan maksimal 60 tahun, pendidikan minimal tamat SMP, bukan perangkat desa, terdaftar sebagai penduduk desa minimal 1 tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dipidana penjara minimal 5 tahun, dan bersedia dicalonkan.
Tata cara pengisian keanggotaan BPD melalui pembentukan panitia pengisian oleh Kepala Desa, proses penjaringan dan penyaringan calon anggota, serta pemilihan langsung di masing-masing dusun.
Fungsi BPD meliputi pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta pengawasan kinerja kepala desa.
Hak BPD meliputi pengawasan dan permintaan keterangan kepada pemerintah desa, menyatakan pendapat, dan mendapat biaya operasional dari APBDesa.
Kewajiban anggota BPD meliputi memegang teguh Pancasila, melaksanakan kehidupan demokrasi, menyerap aspirasi masyarakat, mendahulukan kepentingan umum, menghormati nilai sosial budaya, dan menjaga norma etika.
Larangan bagi anggota BPD meliputi merugikan kepentingan umum, melakukan KKN, menyalahgunakan wewenang, melanggar sumpah jabatan, merangkap jabatan, menjadi pelaksana proyek desa, menjadi pengurus partai politik, dan menjadi anggota organisasi terlarang.
Mekanisme pengambilan keputusan dalam musyawarah BPD yang dipimpin oleh pimpinan BPD, dengan kuorum minimal 2/3 anggota dan pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
Pemberhentian anggota BPD karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan karena berakhir masa jabatan, tidak dapat melaksanakan tugas, tidak memenuhi syarat, atau melanggar larangan.

","transitional_provisions","1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diresmikan dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai berakhirnya masa jabatannya atau diganti sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kab. Nias Utara No. 10 Tahun 2012 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/68333/perda-kab-nias-utara-no-10-tahun-2012","fc4d853e-1387-4972-a8de-b9e3b92678ad","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH NIAS
THE PROVINCE OF NORTH SUMATERA

REGIONAL REGULATION OF NORTH NIAS REGENCY
NUMBER 4 OF 2015
ON
VILLAGE REPRESENTATIVE BODY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH NIAS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that to implement the provisions of Article 65 paragraph (2) of Law Number 6 of 2014 on Villages and Government Regulation Number 43 of 2014 Article 72 paragraph (4) on Regulations implementing Law Number 6 of 2014 on Villages, guidelines on the Village Representative Body are stipulated through Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation on the Village Representative Body;

Bearing in Mind / Having Regard to :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
Law Number 33 of 2004 on Fiscal Balance

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dc74197c-4d44-4653-b136-927d415c53f2","actionData","errors"]