[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dc6f5bc4-d138-4fbf-9165-11afb6de5d23","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2008","number","6","year","2008","published_date","2008-09-26","effective_date","2008-09-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kudus","place_of_enactment","Kudus","theme","Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

lembaga kemasyarakatan-kelurahan
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2008/No.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka menampung dan meningkatkan partisipasi masyarakat\r\ndalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan\r\npembinaan masyarakat di Kelurahan, perlu adanya Lembaga Kemasyarakatan\r\ndi Kelurahan ;\r\nb. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (8) Undang-undang\r\nNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 10 Peraturan\r\nPemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu mengatur\r\nLembaga Kemasyarakatan di Kelurahan ;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b,\r\nperlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan di\r\nKelurahan ; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005;Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Lembaga Kemasyarakatan\r\ndi Kelurahan. Lembaga Kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah yang telah ada\r\nselama ini tetap diakui sebagai Lembaga Kemasyarakatan sepanjang tidak\r\nbertentangan dengan Peraturan Daerah ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2008. \n 12 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2008 mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan. Latar belakang pembentukan lembaga ini adalah untuk menampung dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat di Kelurahan. Tujuannya adalah membantu Lurah dalam mendorong, menunjang, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Kelurahan.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, yang dapat terdiri dari RT, RW, PKK, LPMK, Karang Taruna, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.\n2. Tugas Lembaga Kemasyarakatan adalah membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.\n3. Fungsi Lembaga Kemasyarakatan meliputi penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat, penanaman rasa persatuan, peningkatan pelayanan pemerintah, penyusunan rencana pembangunan, pengembangan potensi sumber daya, pencegahan kenakalan remaja, pemberdayaan keluarga, perlindungan hak politik masyarakat, dan dukungan media komunikasi.\n4. Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan adalah memegang teguh Pancasila, menjamin kemitraan, mentaati peraturan, menjaga etika bermasyarakat, dan membantu Lurah dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.\n5. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dan mufakat dari anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan tertentu.","transitional_provisions","1. Lembaga Kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah yang telah ada selama ini tetap diakui sebagai Lembaga Kemasyarakatan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

KUDUS REGENCY GOVERNMENT
KUDUS REGENCY REGIONAL REGULATION
NUMBER 6 OF 2008
CONCERNING
COMMUNITY INSTITUTIONS IN URBAN VILLAGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KUDUS,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to accommodate and increase public participation in the administration of government, implementation of development and community development in the Urban Village, it is necessary to have a Community Institution in the Urban Village;
that in order to implement the provisions of Article 127 paragraph (8) of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government and Article 10 of Government Regulation Number 73 of 2005 concerning Urban Villages, it is necessary to regulate Community Institutions in Urban Villages;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Community Institutions in Urban

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dc6f5bc4-d138-4fbf-9165-11afb6de5d23","actionData","errors"]