[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dc6e37c5-9f28-4028-b2bb-77072533e5f3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002","number","15","year","2002","published_date","2002-11-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Metro","place_of_enactment","Metro","theme","Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
2002
Peraturan Daerah (Perda) NO. 15, BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2002 NOMOR 15
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman di dalam pembuatan Produk Hukum Daerah sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah, pertu memberikan pedoman mengenai Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah tersebut agar lebih terarah dan terkoordinasi; \r\nb. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud pada hunJf a pertu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; \n UU No 4 Tahun 1999, UU No 12 Tahun 1999, UU No 22 Tahun 1999, PP No 25 Tahun 2000, Keppres No 188 Tahun 1998, Keppres No 44 Tahun 1999, Kepmendagri No 21 Tahun 2001, Kepmendagri No 23 Tahun 2001. \n Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2002. \n 27 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 ini mengatur prosedur penyusunan produk hukum daerah. Latar belakangnya adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam pembuatan produk hukum daerah yang sesuai dengan prinsip otonomi daerah, sehingga produk hukum yang dihasilkan terarah dan terkoordinasi. Peraturan ini mengatur bentuk-bentuk Peraturan Daerah, yang meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Perubahan, dan Peraturan Daerah Pencabutan, serta Keputusan Kepala Daerah dan Instruksi Kepala Daerah. Kepala Daerah berkewajiban menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD. Rancangan Peraturan Daerah dapat diprakarsai oleh Unit Kerja dan diajukan kepada Kepala Daerah. Dalam proses penyusunan, Rancangan Peraturan Daerah perlu dikonsultasikan dengan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Metro dan Kepala Unit Kerja lainnya yang terkait. Peraturan ini juga mengatur partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD dilakukan melalui empat tahap. Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah dan disebarluaskan kepada masyarakat.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF METRO CITY
NUMBER 15 YEAR 2002
on
PROCEDURE FOR COMPILATION OF REGIONAL LEGAL PRODUCTS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF METRO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that to provide direction and guidance in the making of Products
Regional Law in accordance with the principles of implementation of Regional Autonomy,
it is necessary to provide guidelines regarding the Procedure for Preparation of Products
Regional Law so that it is more directed and coordinated;
that the guidelines as referred to in letter a need to be stipulated
by Regional Regulation;

Bearing in Mind / Having Regard to :

Law Number 4 of 1999 on the Composition and Position
MPR, DPR, and DPRD (State Gazette of 1999 Number 24);
Law Number 12 of 1999 on the establishment of the Regency
Second Level Region of Way Kanan, Second Level Region of Lampung
Eas

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dc6e37c5-9f28-4028-b2bb-77072533e5f3","actionData","errors"]