[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dc66767e-9902-4dfa-9680-ee018f154d32","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kebudayaan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2018","number","6","year","2018","published_date","2018-03-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tangerang","place_of_enactment","Tigaraksa","theme","Kebudayaan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEBUDAYAAN DAERAH
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2018/No. 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kebudayaan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Kebudayaan daerah merupakan kekayaan budaya Daerah sebagai Wujud pemikiran dan perilaku kehidupan masyarakat sebagai identitas Daerah yang harus dilestarika berdasarkan nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila \n Pasal 18 ayat(6) UUD 1945; UU No 14 Th 1950 yg telah diubah dg UU No m4 th 1968; UU No 23 Th 2000; \r\nUU No 11 Th 2010; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 th 2015; UU RI No 5 Th 2017; \n 1. Ketentuan Umum; 2. Pengelolaan Kebudayaan Daerah; 3. Kesenian Tradisional; 4. Sejarah; 5. Cagar Budaya; 6. Permuseuman; 7. hak dan Kewajiban; 8. Pendanaan; 9. Sanksi administratif; 10. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2018. \n 18 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kebudayaan Daerah Kabupaten Tangerang. Latar belakangnya adalah bahwa Kebudayaan Daerah merupakan kekayaan budaya yang harus dilestarikan sebagai identitas daerah berdasarkan nilai luhur Pancasila, dengan memperhatikan keragaman budaya, agama, tradisi, dan globalisasi.

Ketentuan Substansial:

Pengelolaan Kebudayaan: Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan kebudayaan daerah berdasarkan prinsip hak berkebudayaan, kearifan lokal, kelestarian alam, koordinasi antar pemangku kepentingan, serta jati diri daerah. Pengelolaan ini meliputi perencanaan, pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya berada di daerah, pelestarian tradisi, penyelenggaraan, dan pengendalian.

Kesenian Tradisional: Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya berdomisili di daerah, melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, serta penyediaan sarana dan prasarana.

Sejarah: Pemerintah Daerah melakukan pembinaan sejarah daerah dalam bentuk penulisan sejarah daerah untuk memberikan pengetahuan, motivasi, dan meningkatkan kesadaran sejarah kepada masyarakat.

Cagar Budaya: Pemerintah Daerah melestarikan cagar budaya (benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan) melalui pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Pemerintah Daerah bertugas meningkatkan kesadaran masyarakat, mengembangkan kebijakan, menyelenggarakan penelitian, menyediakan informasi, menyelenggarakan promosi, memfasilitasi pemanfaatan, dan menyelenggarakan penanggulangan bencana.

Permuseuman: Pemerintah Daerah berwenang mengelola museum di daerah sebagai lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi cagar budaya dan mensosialisasikannya kepada masyarakat.

Hak dan Kewajiban: Setiap orang berhak mengembangkan nilai dan kesenian tradisional, berekspresi dalam melestarikan kesenian tradisional, serta mengelola nilai budaya. Setiap orang wajib menghormati hak berkebudayaan orang lain, melestarikan keanekaragaman budaya, serta memelihara dan melindungi kebudayaan daerah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 24 dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif meliputi teguran lisan, peringatan tertulis, pembatasan/pembubaran kegiatan, dan/atau denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TANGERANG
BANTEN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TANGERANG REGENCY
NUMBER 06 OF 2018
CONCERNING
LOCAL CULTURE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TANGERANG,

\n\n \n \n

Considering:

that Local Culture is the cultural wealth of the Region as a manifestation of the thoughts and behavior of community life as the identity of the Region which must be preserved based on the noble values contained in Pancasila;
that Local Culture must pay attention to the diversity, culture, religion, traditions that live in society and globalization as an effort to protect, recognize, preserve, and strengthen the cultural identity of the Region;
that in order to preserve Local Culture, it is necessary to have regulations as a legal basis for implementation;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dc66767e-9902-4dfa-9680-ee018f154d32","actionData","errors"]