[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dc6167c8-10c2-4144-8d1b-d791efc84e71","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2019-12-26","effective_date","2020-06-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karanganyar","place_of_enactment","Karanganyar","theme","Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2020/No. 1, TLD No. 118
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuK melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) \r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah \r\ndan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah \r\ntentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; \n Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 13. Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun. 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16\r\nTahun 2016; \n Dalam peraturan ini diatur tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang meliputi: Ketentuan Umum; Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besatnya Tarif Retribusi; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Penyesuaian Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Masa dan Saat Retribusi Terutang; Tata Cara Pemungutan dan Penentuan Pembayaran; Tempat Pembayaran; Angsuran Atau Penundaan Pembayaran; Penagihan Retribusi; Keberatan; Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan, Atau Pengurangan Sanksi Administratif; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Kedaluwarsa Penagihan; Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa; Insentif Pemungutan; Partisipasi Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2020. \n 29 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di Kabupaten Karanganyar. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan tujuan memberikan standarisasi, perlindungan konsumen, jaminan kebenaran pengukuran, dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi: Retribusi dipungut atas pelayanan pengujian UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya) dan pengujian BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus). Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Tera/Tera Ulang.
Golongan Retribusi: Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, dan peralatan pengujian yang digunakan.
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif: Memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian.
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: Tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah.
Wilayah Pemungutan: Dipungut di wilayah Kabupaten Karanganyar.
Masa dan Saat Retribusi Terutang: Sesuai jangka waktu pelayanan Tera/Tera Ulang, terutang saat SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) diterbitkan.
Tata Cara Pemungutan dan Penentuan Pembayaran: Menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, pembayaran dilakukan tunai/lunas.
Tempat Pembayaran: Melalui Rekening Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Bupati.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar ketentuan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KARANGANYAR
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KARANGANYAR REGENCY
NUMBER 1 OF 2020
ABOUT
LEVY FOR METROLOGY/RE-METROLOGY SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KARANGANYAR,

Considering:

that to implement the provisions of Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Levy for Metrology/Re-Metrology Services;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Central Java Province;
Law Number 2 of 1981 concerning Legal Metrology (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1981 Number 11, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3193);
Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dc6167c8-10c2-4144-8d1b-d791efc84e71","actionData","errors"]