[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dc5ef100-90c4-4e04-8375-d8420e0d61f8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Saran Dan Pertimbangan Terhadap Kebijakan Pemerintah Yang Berakibat Dengan Praktik Monopoli Dan/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat","short_title","Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2023","number","4","year","2023","published_date","2023-03-30","effective_date","2023-03-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","3d9f9d21-ab96-436d-89e6-249b7706e25b","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha","short_name","Peraturan KPPU","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"b5d8e8fa-3df8-4c2c-b57e-637519832994","Persaingan Usaha & Antimonopoli","tags",[],"location","Komisi Pengawas Persaingan Usaha","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pemberian Saran Dan Pertimbangan Terhadap Kebijakan Pemerintah Yang Berakibat Dengan Praktik Monopoli Dan/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kebijakan-pemerintah-persainganusaha-monopoli
2023
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha NO. 4, BN.2023 (294)/ 11 hlm
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TENTANG Pemberian Saran Dan Pertimbangan Terhadap Kebijakan Pemerintah Yang Berakibat Dengan Praktik Monopoli Dan/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan Pasal 35 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pemberian Saran dan Pertimbangan terhadap Kebijakan Pemerintah yang Berkaitan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat; \n UU nomor 5 Tahun 1999 dan Kepres Nomor 75 Tahun 1999. \n Peraturan Komisi ini mengatur tentang ketentuan umum, sumber saran dan pertimbangan, tata cara pengajuan saran dan pertimbangan, penyusunan saran dan pertimbangan, pemberian saran dan pertimbangan, pemantauan saran dan pertimbangan, penggunaan DPKPU secara mandiri dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2023. \n 11 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Komisi ini bertujuan untuk menginternalisasi nilai-nilai persaingan usaha ke dalam Kebijakan Pemerintah, mencegah pelanggaran terhadap Undang-Undang melalui Kebijakan Pemerintah, dan memberikan panduan pemberian Saran dan Pertimbangan. Sumber Saran dan Pertimbangan terdiri atas permintaan Instansi Pemerintah, permintaan lembaga publik selain Instansi Pemerintah, dan prakarsa Komisi. Prakarsa Komisi berasal dari putusan Komisi, penetapan Komisi, dan hasil rapat Komisi. Tata cara pengajuan Saran dan Pertimbangan meliputi pengajuan permintaan oleh pimpinan Instansi atau lembaga publik kepada ketua Komisi dengan melampirkan Kebijakan Pemerintah dan hasil pengisian DPKPU. Penilaian Kebijakan Pemerintah dilakukan melalui AKPU oleh satuan tugas yang dibentuk oleh pimpinan unit kerja yang membidangi kajian dan advokasi. Hasil penilaian Kebijakan Pemerintah disusun dalam laporan penilaian yang memuat latar belakang, ringkasan Kebijakan Pemerintah, simpulan hasil isian DPKPU, dan rekomendasi. Jika disimpulkan Kebijakan Pemerintah bersinggungan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, dilakukan Analisis Kebijakan. Hasil Analisis Kebijakan disusun dalam laporan yang memuat identifikasi Kebijakan Pemerintah, perumusan masalah, landasan hukum, analisis dampak, serta kesimpulan dan rekomendasi. Komisi memberikan Saran dan Pertimbangan berdasarkan laporan Analisis Kebijakan. Pemantauan terhadap pelaksanaan Saran dan Pertimbangan dilakukan oleh satuan tugas. Instansi Pemerintah atau lembaga publik dapat menggunakan DPKPU secara mandiri dalam menyusun Kebijakan Pemerintah.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

Business Competition Supervisory Commission of the Republic of Indonesia

REGULATION OF THE BUSINESS COMPETITION SUPERVISORY COMMISSION
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 4 OF 2023

TENTANG

GIVING ADVICE AND CONSIDERATION TO GOVERNMENT POLICIES
RELATED TO MONOPOLY PRACTICES
AND/OR UNHEALTHY BUSINESS COMPETITION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE BUSINESS COMPETITION SUPERVISORY COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=dc5ef100-90c4-4e04-8375-d8420e0d61f8","actionData","errors"]