[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dc4c9585-5a4a-4685-9739-c77c7ccccf33","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Migas Kaltara Jaya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2018","number","2","year","2018","published_date","2018-02-26","effective_date","2018-02-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara","place_of_enactment","Tanjung Selor","theme","Perseroan Terbatas Migas Kaltara Jaya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perseroan terbatas
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2018/NO. 2, TLD NO. 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perseroan Terbatas Migas Kaltara Jaya
ABSTRAK:	\n \n Provinsi Kalimantan Utara memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas sehingga perlu keikutsertaan dalam kepemilikan saham pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas bumi untuk mempertinggi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara\r\nDalam rangka keikutsertaan Provinsi Kalimantan Utara dalam kegiatan industri Hulu Minyak dan Gas Bumi melalui mekanisme Participating Interest diperlukan satu wadah perseroan\r\nUntuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu diatur pendirian Perseroan Daerah\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945\r\nUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi\r\nUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas\r\nUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Logam\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan\r\nUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;\r\nUndang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi\r\nPeraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi\r\nPeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 % (Sepuluh persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah\r\n \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH\r\nBAB III TEMPAT KEDUDUKAN\r\nBAB IV JENIS USAHA\r\nBAB V MODAL DAN SAHAM\r\nBAB VI ORGAN PERSEROAN\r\nBAB VII TAHUN BUKU, RENCANA KERJA, DAN LAPORAN KEUANGAN\r\nBAB VIII PENETAPAN LABA\r\nBAB IX KETENTUAN PENUTUP\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2018. \n 15 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan latar belakang bahwa Provinsi Kalimantan Utara memiliki sumber daya alam minyak dan gas bumi yang signifikan, khususnya di WK Nunukan. Tujuan pembentukan peraturan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara melalui keikutsertaan dalam kepemilikan saham pada wilayah kerja minyak dan gas bumi.

Peraturan ini mengatur pembentukan Perseroan Terbatas Migas Kaltara Jaya sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam pengelolaan saham (Participating Interest/PI) di WK Nunukan. Perseroan ini memiliki kegiatan usaha meliputi pengelolaan minyak dan gas bumi pada fase eksplorasi maupun eksploitasi, termasuk pengelolaan hasil dari pendapatan kepesertaan saham di WK Nunukan.

Modal dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah), dengan modal disetor awal sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) atau 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar yang berasal dari APBD. Kepemilikan saham diatur sedemikian rupa sehingga paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan 1% (satu persen) dimiliki oleh PT. Benuanta Kaltara Jaya. Kepemilikan saham pemerintah daerah tidak boleh dialihkan kepada pihak lain sebagai konsekuensi komitmen pemerintah daerah memiliki saham WK Migas melalui skema PI, dan tidak boleh dikurangi nilainya termasuk mengakuisisi saham di luar WK Nunukan.

Organ Perseroan terdiri atas RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS berkewajiban mengangkat perwakilan pemegang saham untuk menduduki jabatan operation commitee bersama pada pemegang saham minyak dan gas bumi di WK Nunukan. Unsur Direksi wajib berasal dari kalangan profesional atau memiliki keahlian tertentu di bidang minyak dan gas atau bidang lain yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan hulu Migas, dan wajib mengikuti seleksi khusus.

Tahun buku Perseroan adalah Tahun Takwim. Direksi menyusun rencana kerja tahunan yang juga memuat anggaran tahunan Perseroan, yang disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan. Pada setiap akhir Tahun Buku, Direksi berkewajiban membuat laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris.

Pembagian laba bersih disahkan oleh RUPS dengan komposisi: Pemerintah Daerah paling sedikit 55% (lima puluh lima persen), dana pengembangan usaha, dan dana cadangan. Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah disetorkan ke rekening kas daerah sebagai pendapatan daerah. Laporan penggunaan laba bersih atau penundaan penggunaan laba bersih perseroan untuk kepentingan Pendapatan Asli Daerah wajib ditembuskan kepada DPRD.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF NORTH KALIMANTAN
REGIONAL REGULATION OF NORTH KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 2 OF 2018
CONCERNING
MIGAS KALTARA JAYA LIMITED LIABILITY COMPANY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF NORTH KALIMANTAN,

\n\n \n \n

Considering:

that North Kalimantan Province has natural resources in the form of oil and gas, so it is necessary to participate in share ownership in the Oil and Natural Gas Working Area to improve the welfare of the people of North Kalimantan;
that in order for North Kalimantan Province to participate in upstream oil and gas industry activities through a Participating Interest mechanism, a corporate entity is required;
that to implement the provisions of Article 331 paragraph (2) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, it is necessary to regulate the establishment of a Regional Company;
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dc4c9585-5a4a-4685-9739-c77c7ccccf33","actionData","errors"]