[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dc4ab7e5-d4e8-4c58-be3a-edb0c5df6e88","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2022","number","8","year","2022","published_date","2022-07-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara","place_of_enactment","Penajam","theme","PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYIDIK Pns - LINGKUNGAN PEMda
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 No. 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka meningkatkan penegakan peraturan daerah dan memberikan jaminan kepastian penegakan hukum atas pelanggaran peraturan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, diperlukan peningkatan peran dan fungsi pejabat penyidik pegawai negeri sipil secara terkoordinasi, terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti. Berdasarkan ketentuan Pasal 257 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020. \n Peraturan Daerah ini berisi tentang :\r\nKetentuan Umum; Kedudukan, Tugas, dan Wewenang; Hak PPNS; Sekretariat PPNS; Pengangkatan, Mutasi, dan Pemberhentian; Kartu dan Perpanjangan Tanda Pengenal; Pelaksanaan Operasi PPNS; Tata Kerja; Penegakan Kode Etik Pejabat PPNS Daerah; Pakaian dan Atribut; Pembinaan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2022. \n 18 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2004 Nomor 4).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk meningkatkan penegakan peraturan daerah dan memberikan jaminan kepastian hukum atas pelanggaran peraturan daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi PPNS secara terkoordinasi, terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Kedudukan, tugas, dan wewenang PPNS, di mana PPNS bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP dan bertugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
Pembentukan Sekretariat PPNS sebagai wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS.
Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian PPNS, yang diatur dengan persyaratan dan prosedur tertentu. Pengangkatan PPNS dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usulan Bupati.
Pelaksanaan operasi PPNS, yang dapat dilakukan dalam bentuk operasi yustisi dan/atau non-yustisi secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait.
Penegakan Kode Etik PPNS, yang meliputi prinsip-prinsip integritas, kompetensi, objektivitas, dan independensi. Pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenai sanksi administratif.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang hak PPNS, pakaian dan atribut, pembinaan, dan pembiayaan.

","transitional_provisions","1. PPNS yang telah diangkat sebelum peraturan daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya selesai.\n2. PNS yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi PPNS tetapi belum selesai, proses pengangkatan tersebut diselesaikan berdasarkan peraturan daerah ini.","sanctions","Setiap PPNS yang dalam pelaksanaan tugasnya melanggar kode etik dikenai sanksi administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PENAJAM PASER UTARA
THE PROVINCE OF EAST KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF PENAJAM PASER UTARA REGENCY
NUMBER 8 OF 2022
ON
CIVIL SERVANT INVESTIGATORS
WITHIN THE REGIONAL GOVERNMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PENAJAM PASER UTARA,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to improve the enforcement of regional regulations and provide guaranteed legal certainty for the enforcement of violations of regional regulations within the Penajam Paser Utara Regency Government, it is necessary to increase the role and function of civil servant investigator officials in a coordinated, directed, integrated, and sustainable manner;
that Regional Regulation Number 9 of 2004 concerning Civil Servant Investigators (PPNS) within the Penajam Paser Utara Regency Government is no longer in accordance with the provisions of laws and regulations and the current conditions, so it needs to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dc4ab7e5-d4e8-4c58-be3a-edb0c5df6e88","actionData","errors"]