[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dc48f96a-f1f7-411e-9cc0-0deee55ea39b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perlindungan, Pelestarian, Pemberdayaan Dan Pengembangan Adat Istiadat Petuanan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Nomor 1 Tahun 2019","number","1","year","2019","published_date","2019-07-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buru","place_of_enactment","Namlea","theme","Perlindungan, Pelestarian, Pemberdayaan Dan Pengembangan Adat Istiadat Petuanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN, PELESTARIAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT PETUANAN
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. No. 2019/1, LL Kab Buru : 15 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan, Pelestarian, Pemberdayaan Dan Pengembangan Adat Istiadat Petuanan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat merupakan salah satu modal sosial yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan sehingga perlu dilakukan upaya Perlindungan' Pelestarian, Pemberdayaan dan Pengembangan Adat Istiadat Petuanan di Kabupaten Buru sesuai karakteristik dari masyarakat adat. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18.8 ayat (2), Pasal 20, Pasal 2l' Pasal 28 ayat {1} dan ayat (3), Pasal 32 ayat (1) dan ayat {2}' Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, perlindungan, pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan, adat istiadat petuanan, peninjauan dan perumusan, tugas dan wewenang, pembiayaan, larangan, sanksi, dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungi, melestarikan, memberdayakan, dan mengembangkan adat istiadat Petuanan di Kabupaten Buru. Latar belakangnya adalah bahwa adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat merupakan modal sosial penting dalam pembangunan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan peran nilai-nilai adat istiadat Petuanan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, peningkatan ketahanan nasional, dan kesejahteraan masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Koordinasi perlindungan, pelestarian, pemberdayaan, dan pengembangan adat istiadat Petuanan oleh Bupati melalui dinas teknis.
Cara-cara perlindungan adat istiadat, seperti inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
Pelestarian adat istiadat melalui revitalisasi peran adat dalam pembangunan karakter, ketahanan budaya, dan kesejahteraan masyarakat, yang dilakukan melalui internalisasi nilai budaya, inovasi, adaptasi, komunikasi lintasbudaya, dan kolaborasi antarbudaya.
Pemberdayaan adat istiadat melalui peningkatan sumber daya manusia dan tata kelola lembaga/pranata adat istiadat.
Pengembangan adat istiadat melalui penyebarluasan, pengkajian, dan penyelarasan nilai-nilai adat istiadat dalam penyusunan program pemerintah daerah.
Penggunaan simbol dan tatanan nilai adat istiadat Petuanan di lingkungan pemerintah daerah dan pendidikan pada hari-hari tertentu, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Jaminan pemerintah daerah terhadap perlindungan dan pelestarian adat istiadat Petuanan, yang meliputi Bahasa Buru, Upacara Adat, Pakaian Adat, Seni Budaya, Makanan Khas, Dulan atau Sedekah, Huma Koin dan Baileo, serta berbagai bentuk ikatan.
Tugas pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya adat istiadat melalui pengelolaan informasi, ketersediaan sumber pendanaan dan sarana-prasarana pendukung, serta peran aktif masyarakat.
Wewenang pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan, menyelenggarakan kegiatan, dan merumuskan mekanisme pendanaan terkait perlindungan, pelestarian, pemberdayaan, dan pengembangan adat istiadat Petuanan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan dan/atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya bahan, struktur, dan tatanan nilai adat istiadat petuanan dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum adat yang berlaku di masing-masing petuanan.\n2. Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan sarana dan prasarana perlindungan, pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan adat istiadat petuanan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum adat yang berlaku di masing-masing petuanan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BURU
MALUKU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BURU REGENCY
NUMBER 1 OF 2019
CONCERNING
PROTECTION, PRESERVATION, EMPOWERMENT AND
DEVELOPMENT OF PETUANAN CUSTOMARY LAW

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BURU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the customs and socio-cultural values of the community are a social capital that can be utilized in the implementation of development so that efforts are needed to protect, preserve, empower and develop Petuanan Customary Law in Buru Regency in accordance with the characteristics of the indigenous people;
that based on the considerations as referred to in letter a above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Protection, Preservation, Empowerment and Development of Petuanan Customary Law;

In view of:

Article 18.B paragraph (2), Article 20, Article 21, Article 28 paragraph (1)

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dc48f96a-f1f7-411e-9cc0-0deee55ea39b","actionData","errors"]