[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dc43419f-88c4-409c-be16-910f4cd99ebd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2008","number","12","year","2008","published_date","2008-06-12","effective_date","2008-07-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Batang","place_of_enactment","Batang","theme","Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

STATUS DESA - kelurahan
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2008/No. 12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mel aksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemeri ntah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan; \r\n \n Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemeri ntah Nomor 21 Tabun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, tata cara pengalihan kekayaan desa menjadi kekayaan daerah, tata cara pengalihan administrasi, sarana dan prasarana pemerintahan, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2008. \n 10 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2008 mengatur tentang perubahan status desa menjadi kelurahan. Latar belakangnya adalah perlunya pengaturan yang jelas dan objektif mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan, agar tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politis dan sosial kultural, tetapi juga pada potensi dan ekonomi masyarakat.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Perubahan status desa menjadi kelurahan harus memenuhi syarat luas wilayah, jumlah penduduk minimal 4.500 jiwa atau 900 KK, prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai, potensi ekonomi, kondisi sosial budaya masyarakat, dan peningkatan volume pelayanan.

Peraturan ini mengatur tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status desa menjadi kelurahan, yang meliputi usulan dari masyarakat, pembahasan oleh BPD dan Kepala Desa, pengajuan usul kepada Bupati melalui Camat, observasi oleh Tim Kabupaten dan Tim Kecamatan, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan oleh DPRD, evaluasi oleh Gubernur, dan penetapan oleh Bupati. Selain itu, diatur pula mengenai pengalihan kekayaan desa menjadi kekayaan daerah, pengalihan administrasi, sarana dan prasarana pemerintahan, pembiayaan yang dibebankan pada APBD, serta pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BATANG REGENCY GOVERNMENT
BATANG REGENCY REGULATION
NUMBER 12 OF 2008
CONCERNING
CHANGE OF VILLAGE STATUS TO URBAN VILLAGE

REGENT OF BATANG,

Considering:	that to implement the provisions of Article 5 paragraph (4) of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, it is necessary to regulate the Change of Village Status to Urban Village; that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Change of Village Status to Urban Village;
In view of:	Law Number 9 of 1965 concerning the Establishment of the Second Level Region of Batang (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1965 Number 52, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2757); Law Number 10 of 2004 concerning the Formation of Laws and Regulations (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 53, Supplement to the State Gazette of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dc43419f-88c4-409c-be16-910f4cd99ebd","actionData","errors"]