[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dc3f2a16-a450-4a2b-8998-5c01fd2e2584","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Daerah Kota Kendari","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari No. 19 Tahun 2013","number","19","year","2013","published_date","2013-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Kendari","place_of_enactment","Kendari","theme","Jaminan Kesehatan Daerah Kota Kendari","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

jaminan kesehatan daerah
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2013/NO.19
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Jaminan Kesehatan Daerah Kota Kendari
ABSTRAK:	\n \n Bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang berarti bahwa setiap orang menginginkan dirinya dalam keadaan sehat, yaitu keadaan sehat fisik, mental dan sosial yang menyatu dalam kehidupan umat manusia, dengan demikian pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan menjamin hak setiap warga negara untuk hidup sehat;\r\nBahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan melalui otonomi daerah dengan memperhatikan kesetaraan gender, kesetaraan dalam pelayanan bagi masyarakat miskin, kelompok rentan dan berkebutuhan khusus;\r\nBahwa dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan, dipandang perlu meningkatkan jaminan kesehatan bagi masyarakat kelompok rentan dan berkebutuhan khusus;\r\nBahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan jaminan kesehatan, perlu dilakukan peningkatan mutu pelayanan melalui peningkatan sarana, prasarana dan adanya sumberdaya manusia yang memadai dalam melaksanakan jaminan kesehatan;\r\nBahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah Kota Kendari.\r\n \n Dasar Hukum : UU Nomor 6 Tahun 1995; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 29 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 37 tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 27 Tahun 2009; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah \t Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 702 / MENKES / SK / VIII/1993; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512 / MENKES / PER / IV / 2007; Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 21 Tahun 2007. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\n1.\tKETENTUAN UMUM (Pasal 1)\r\n2.\tASAS DAN TUJUAN (Pasal 2 – Pasal 3)\r\n3.\tPENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (Pasal 4)\r\n4.\tRUANG LINGKUP DAN PRIORITAS PELAYANAN (Pasal 5 – Pasal 8)\r\n5.\tSTANDAR PELAYANAN KESEHATAN DAERAH (Pasal 9 – Pasal 10)\r\n6.\tPENGADAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA KESEHATAN (Pasal 11 – Pasal 17)\r\n7.\tMANAJEMEN MUTU DAN INFORMASI KESEHATAN (Pasal 18 – Pasal 19)\r\n8.\tPEMBINAAN DAN PENGAWASAN (Pasal 20 – Pasal 24)\r\n9.\tSANKSI ADMINISTRASI (Pasal 25)\r\n10.\tKETENTUAN PERALIHAN (Pasal 26)\r\n11.\tKETENTUAN PENUTUP (Pasal 27 – Pasal 28)\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013. \n 43 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Daerah Kota Kendari bertujuan untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan, serta memberikan informasi dan edukasi kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.

Penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah meliputi penyediaan jasa jaminan kesehatan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber pendapatan lainnya. Jaminan kesehatan perorangan terdiri dari pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Pelayanan rawat jalan meliputi konsultasi medis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang medis, pemeriksaan gigi dan mulut, KIA dan KB, pelayanan kesehatan rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit, PTRM, dan pemberian obat-obatan. Pelayanan rawat inap meliputi akomodasi, pemeriksaan fisik, tindakan medis, pemeriksaan penunjang medis, pemberian obat-obatan, dan antar rumah sakit.

Pemerintah daerah wajib memperhatikan dan memprioritaskan pelayanan jaminan kesehatan bagi kelompok rentan dan/atau berkebutuhan khusus, seperti penyandang cacat, perempuan hamil dan menyusui, bayi dan balita, kelompok lanjut usia, korban kekerasan seksual dan fisik, dan penderita IMS, HIV/AIDS. Prioritas ini meliputi ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang sesuai, perbekalan kesehatan, dan tenaga di unit-unit layanan kesehatan.

Pemerintah daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan secara adil dan merata. Pembiayaan jaminan kesehatan daerah bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan proporsional. Pemerintah daerah wajib menyediakan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin dan kelompok rentan melalui pemberian Kartu Sehat.

Pemerintah daerah wajib menjamin mutu pelayanan kesehatan dengan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan di tiap Unit Layanan Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah. Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi kesehatan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, disajikan secara terbuka dan mudah diakses.

","transitional_provisions","1. Semua Peraturan Daerah yang terkait, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Penyelenggara atau pelaksana pelayanan jaminan kesehatan yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 18 ayat (2) dan (3), dan Pasal 24 ayat (1) dan (2) dapat dikenakan sanksi administrasi.\n2. Sanksi administrasi dapat berupa peringatan secara lisan dan tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF KENDARI
REGIONAL REGULATION OF KENDARI CITY
NUMBER 19 OF 2013
ABOUT
REGIONAL HEALTH GUARANTEE OF KENDARI CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF KENDARI,

Considering:

that health is a human right which means that everyone wants to be in a healthy condition, namely a healthy physical, mental and social condition that is integrated in the life of mankind, thus the government is obliged to provide health services for the community and guarantee the right of every citizen to live a healthy life;
that health development is carried out through regional autonomy by paying attention to gender equality, equality in services for the poor, vulnerable groups and those with special needs;
that in order to equalize health services, it is deemed necessary to improve health guarantees for vulnerable groups and those with special needs;
that in order to improve the equalization of health guarantees, it is necessary to improve

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dc3f2a16-a450-4a2b-8998-5c01fd2e2584","actionData","errors"]