[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dc3c94dc-4419-4443-b843-0c281dfdb614","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara No. 4 Tahun 2014","number","4","year","2014","published_date","2014-10-09","effective_date","2014-10-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Toraja utara","place_of_enactment","Rantepao","theme","BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LEMBANG
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2014/NO.4, TLD NO.41
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG
ABSTRAK:	\n \n Badan Permusyawaratan Desa atau Badan Permusyawaratan Lembang merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya secara demokratis; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur mengenai fungsi, pengisian keanggotaan dan mekanisme musyawarah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Lembang. \n Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 \r\n2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 \r\n3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah \r\n4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan \r\n5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa \r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota \r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa \r\n10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara \r\n11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain \r\n12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Toraja Utara.\r\n \n MENGATUR BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2014. \n 24 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 17 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Lembang (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2009 Nomor 17).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Lembang (BPL) sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan di tingkat Lembang. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memerlukan pengaturan lebih lanjut mengenai fungsi, pengisian keanggotaan, dan mekanisme musyawarah BPL.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kedudukan dan Fungsi BPL: BPL berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Lembang dan memiliki fungsi membahas serta menyepakati Rancangan Peraturan Lembang bersama Kepala Lembang, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Lembang, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Lembang.
Keanggotaan BPL: Anggota BPL merupakan wakil dari penduduk Lembang yang dipilih secara demokratis. Jumlah anggota ditetapkan antara 5 hingga 9 orang dengan memperhatikan keterwakilan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Lembang. Persyaratan calon anggota BPL meliputi bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memegang teguh Pancasila, berusia minimal 20 tahun atau sudah menikah, berpendidikan minimal SMP, bukan perangkat Pemerintah Lembang, bersedia dicalonkan, dan dipilih secara demokratis.
Hak dan Kewajiban BPL dan Anggota: BPL berhak mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Lembang, menyatakan pendapat, dan mendapatkan biaya operasional. Anggota BPL berhak mengajukan usul rancangan Peraturan Lembang, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul/pendapat, memilih dan dipilih, serta mendapat tunjangan. Anggota BPL wajib memegang teguh Pancasila, melaksanakan demokrasi berkeadilan gender, menyerap aspirasi masyarakat, mendahulukan kepentingan umum, menghormati nilai sosial budaya, dan menjaga norma etika.
Mekanisme Musyawarah: Musyawarah Lembang diselenggarakan oleh BPL dengan melibatkan Pemerintah Lembang dan unsur masyarakat. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
Keuangan dan Administratif: Pimpinan dan anggota BPL menerima tunjangan sesuai kemampuan keuangan Lembang. BPL juga mendapatkan biaya operasional. Pelaksanaan administrasi BPL dilakukan oleh Sekretaris BPL.

Peraturan ini juga mengatur larangan bagi anggota BPL, seperti merugikan kepentingan umum, melakukan korupsi, menyalahgunakan wewenang, merangkap jabatan, menjadi pelaksana proyek Lembang, atau menjadi pengurus partai politik.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Badan Perwakilan Lembang disesuaikan namanya menjadi Badan Permusyawaratan Lembang.\n2. Badan Perwakilan Lembang yang disesuaikan namanya menjadi Badan Permusyawaratan Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan fungsi, wewenang, hak dan kewajiban berpedoman pada Peraturan Daerah ini sampai berakhir masa jabatannya.","sanctions","1. Setiap Anggota BPL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi berupa teguran, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.\n2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH TORAJA
PROVINCE OF SOUTH SULAWESI
REGIONAL REGULATION OF NORTH TORAJA REGENCY
NUMBER 4 OF 2014
CONCERNING
LEMBANG DELIBERATIVE BODY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH TORAJA,

Considering:

that the Village Deliberative Body or Lembang Deliberative Body is an institution that carries out governmental functions whose members are based on regional representation whose filling is democratic;
that in order to implement the provisions of Article 65 paragraph (2) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, it is necessary to regulate the functions, filling of membership and deliberation mechanisms;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Lembang Deliberative Body.

In View of:

Law Number 28 of 1999 concerning the Implementation of a Clean State and Free from Corruption, Collusion and Nepotism (State Gazette of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dc3c94dc-4419-4443-b843-0c281dfdb614","actionData","errors"]