[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dc34ac97-db31-4b95-b77a-2a66c544d9c8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2014","number","6","year","2014","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"aceb7fcd-3171-4ce2-a681-3ba05591aab7","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bekasi","place_of_enactment","Cikarang Pusat","theme","Ketentuan Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KETENTUAN - PENCEGAHAN - DAN - PENANGGULANGAN - BAHAYA - KEBAKARAN
2014
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD Tahun 2014 No.128
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Ketentuan Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
ABSTRAK:	\n \n Bahwa penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 28 Tahun 2000 dan Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. \n Pasal 18 ayat (6) UUD; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 45 Tahun 2008; Permen PUPR No. 25/PRT/M/2008; Permen PUPR 26/PRT/M/2008; Permen PUPR No. 20/PRT/M/2009; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2008; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2011; Perda Kab. Bekasi No. 11 Tahun 2011; Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2012; Perda Kab. Bekasi No. 4 Tahun 2012; Perda Kab. Bekasi No. 8 tahun 2012; Perda Kab. Bekasi No. 10 tahun 2013; Perda Kab. Bekasi No. 11 Tahun 2012; Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2014. \n Peraturan ini mengatur tentang Peraturan Daerah tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran yang meliputi Ketentuan umum, Rencana induk sistem proteksi kebakaran, Persayaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan, Pencegahan bahaya kebakaran, Penanggulangan bahaya kebakaran, Sarana penyelamatan jiwa, Perizinan, pemeriksaan dan pembinaan, Ketentuan larangan, penyidikan, Ketentuan sanksi, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal . \n UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008. \n 25 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 28 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kabupaten Bekasi. Latar belakangnya adalah perkembangan pembangunan dan teknologi serta upaya peningkatan pelayanan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung terkait persyaratan kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) oleh Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut RTRW.\n2. Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan, yang wajib disediakan oleh setiap pemilik gedung.\n3. Upaya aktif pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran oleh setiap orang atau badan.\n4. Persyaratan teknis terkait lingkungan perumahan, bangunan industri dan gudang, bangunan umum dan perdagangan, bangunan perumahan, bangunan campuran, serta bangunan menengah dan tinggi.\n5. Manajemen penanggulangan kebakaran yang meliputi penanggulangan kebakaran perkotaan, lingkungan, dan bangunan gedung.\n6. Kewajiban setiap orang untuk berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bencana kebakaran.\n7. Penyediaan unit pemadam kebakaran serta sarana dan prasarana di setiap Kecamatan oleh Pemerintah Daerah.\n8. Kewenangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengeluarkan rekomendasi dalam penataan lingkungan perumahan, pendirian bangunan, dan izin penggunaan Alat Pemadam Kebakaran.\n9. Larangan-larangan terkait tindakan yang dapat menyebabkan atau memperparah bahaya kebakaran.","transitional_provisions","1. Pemilik, Pengelola dan/atau penanggung jawab pembangunan yang sudah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun diwajibkan untuk mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Rekomendasi Pemadam Kebakaran yang telah dikeluarkan sebelum berlakukannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai habis berlakunya.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap kewajiban sarana penyelamatan jiwa, akses pemadam kebakaran, proteksi kebakaran, atau ketentuan Pasal 16, 33, 34, 54 ayat (3), dan 57 dikenakan sanksi administratif.\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 59 dipidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.","revokes",[91],{"_92":93,"_94":95,"_36":96},"text","PERDA Kab. Bekasi No. 28 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/280547/perda-kab-bekasi-no-28-tahun-2000","363d2b90-9c6e-4877-b248-43c863d760f9","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[107],{"_92":108,"_94":109,"_36":110},"Perda Kab. Bekasi No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran","https://peraturan.bpk.go.id/Details/333642/perda-kab-bekasi-no-3-tahun-2025","79a39952-13f1-4d08-8623-69005c8995c6","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

NUMBER 6 OF BEKASI REGENCY REGIONAL GAZETTE YEAR 2014
REGENT OF BEKASI
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BEKASI REGENCY
NUMBER 6 OF 2014
CONCERNING
PROVISIONS FOR PREVENTION AND MITIGATION OF
FIRE HAZARDS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BEKASI,

\n\n \n \n

Considering:

that the organization of fire hazard prevention and mitigation has been regulated by Bekasi Regency Regional Regulation Number 28 of 2000, but in line with development progress, technological advancements, and as an effort to further improve services to the community in the field of fire prevention and mitigation, and with the enactment of Law Number 28 of 2002 concerning Buildings;
that based on the provisions of Article 17 paragraph (3) of Law Number 28 of 2002 concerning Buildings, it has mandated the requirements for the ability of Buildings to prevent and mitigate fire hazards as the ability of Buildings to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dc34ac97-db31-4b95-b77a-2a66c544d9c8","actionData","errors"]