[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dc2f8dd4-d99b-485e-ae88-7d11e4deb6f3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 Tahun 2015","number","7","year","2015","published_date","2015-09-21","effective_date","2015-11-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"805c65ba-769c-443f-bdae-f75ecbf89ef2","Pemilihan Kepala Daerah & DPRD","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan","place_of_enactment","Labuha","theme","Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kepala desa - TATA CARA PENCALONAN, pemilihan, PENGESAHAN, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 Nomor 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:	\n \n Dasar pertimbangan peraturan daerah ini antara lain, yaitu untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa maka perlu ditetapkan pengaturan tentang pemilihan Kepala Desa secara serentak yakni terkait dengan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian KepaJa Desa, dan berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini Terdiri Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No'mor 3 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008. \n Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dengan menetapkan bahasa istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum; Pemilihan Kepala Desa; Pendaftaran dan Penetapan Calon Kepala Desa; Kampanye; Pemungutan dan Penghitungan Suara; Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan; Pengawasan Pemilihan; Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; Masa Jabatan Kepala Desa; Pemberhentian Kepala Desa; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Lain-Lain. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2015. \n 28 halaman. Penjelasan: 3 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan ini mengatur tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa secara serentak.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di tingkat kabupaten dan desa, dengan rincian tugas dan wewenang masing-masing.\n2. Persyaratan dan tata cara pendaftaran pemilih, termasuk penyusunan daftar pemilih sementara dan tetap.\n3. Persyaratan dan proses pendaftaran calon Kepala Desa, verifikasi kelengkapan administrasi, serta penetapan dan pengumuman calon yang memenuhi syarat.\n4. Pengaturan mengenai kampanye, termasuk bentuk-bentuk kampanye yang diperbolehkan, larangan kampanye, dan sumber dana kampanye.\n5. Tata cara pemungutan dan penghitungan suara, termasuk persyaratan surat suara sah, serta kondisi yang menyebabkan pemungutan suara dapat diulang.\n6. Proses penetapan calon terpilih, pengesahan, pengangkatan, dan pelantikan Kepala Desa.\n7. Pengawasan pemilihan oleh Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa.\n8. Mekanisme pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa.\n9. Masa jabatan Kepala Desa dan ketentuan mengenai pemberhentian Kepala Desa.","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Kepala Desa yang masih menjabat dan belum berakhir, masih tetap menjalankan tugasnya sampai habis masa jabatannya.\n2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.","sanctions","1. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, hurufe, huruf f, dan g merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h, huruf i dan huruf j, dan Pasal 35 ayat (1) huruf a, b, c dan d yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi:\na. Peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggarlarangan walaupun belum terjadi gangguan;\nb. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain.\n3. Calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan dikenai sanksi pembatalan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.\n4. Calon Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh panitia Pemilihan Kepala Desa.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTH HALMAHERA
NORTH MALUKU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SOUTH HALMAHERA REGENCY
NUMBER 7 OF 2015
CONCERNING
PROCEDURES FOR CANDIDACY, ELECTION, RATIFICATION, APPOINTMENT, AND
DISMISSAL OF VILLAGE HEAD

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTH HALMAHERA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of article 31 paragraphs (1) and (2) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and article 49 of the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 112 of 2014 concerning the Election of Village Heads, it is necessary to stipulate regulations regarding the simultaneous election of Village Heads, namely related to the Procedures for Candidacy, Election, Ratification, Appointment and Dismissal of Village Heads;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation of South Halmahera

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dc2f8dd4-d99b-485e-ae88-7d11e4deb6f3","actionData","errors"]