[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dc2ec71a-eee9-4921-8ce7-2ed354b7f690","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 8 Tahun 2016","number","8","year","2016","published_date","2016-08-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantul","place_of_enactment","Bantul","theme","Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DESA - ORGANISASI - PEMERINTAH
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2016/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan, sehingga harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :\r\nPasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015\r\n \n Peraturan Daerah Kabupaten\r\nBantul Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2016. \n Peraturan Daerah Kabupaten\r\nBantul Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku\r\n \n 4 HLM ; Penjelasan : 2 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 45).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2016 ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa. Latar belakang pencabutan ini adalah karena Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa. Ketidaksesuaian tersebut mencakup nomenklatur organisasi pemerintah desa, pengaturan organisasi berdasarkan klasifikasi desa, dan amanat pengaturan lebih lanjut yang seharusnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dengan dicabutnya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dapat segera menindaklanjuti ketentuan yang mengatur organisasi Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[91],{"_92":93,"_94":95,"_36":96},"text","PERDA Kab. Bantul No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/12108/perda-kab-bantul-no-2-tahun-2015","afe2a827-d53e-478a-b21d-6ccf4fac4beb","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
ΒΑΝTUL REGENCY

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
VILLAGE GOVERNMENT. ORGANIZATION. Revocation of Bantul Regency Regional Regulation Number 2 of 2015 (Bantul Regency Regional Gazette of 2015 Number 2).

REGENT OF BANTUL
YOGYAKARTA SPECIAL REGION

BANTUL REGENCY REGIONAL REGULATION
NUMBER 08 OF 2016
CONCERNING
REVOCATION OF BANTUL REGENCY REGIONAL REGULATION NUMBER 2 OF 2015 CONCERNING GUIDELINES FOR VILLAGE GOVERNMENT ORGANIZATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANTUL,

Considering:

that with the enactment of Minister of Home Affairs Regulation Number 84 of 2015 concerning the Structure of Village Government Organization, Bantul Regency Regional Regulation Number 2 of 2015 concerning Guidelines for Village Government Organization is not in accordance with laws and regulations, so it must be revoked and declared invalid;
that based on the provisions of Article 15 of the Minister of Home

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dc2ec71a-eee9-4921-8ce7-2ed354b7f690","actionData","errors"]