[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dc215ae0-d70f-4aa8-892e-458d225b8aae","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Perdagangan","short_title","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2023","number","7","year","2023","published_date","2023-01-09","effective_date","2023-01-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","84487365-879f-4e1c-9740-dc253a0c927c","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perdagangan","short_name","Permendag","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"33f4f4d6-8665-42ff-8153-984d7700af8d","Integrasi Data Nasional",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Kementerian Perdagangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggaraan Satu Data Bidang Perdagangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2023
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 7, BN.2023/No.51, http://jdih.kemendag.go.id/: 6 hlm.
Peraturan Menteri Perdagangan TENTANG Penyelenggaraan Satu Data Bidang Perdagangan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2023. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur penyelenggaraan Satu Data Bidang Perdagangan. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menghasilkan data perdagangan yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n1. **Standar Data dan Metadata:**\n * Standar Data ditetapkan oleh Pembina Data Tingkat Pusat berdasarkan usulan Produsen Data Perdagangan melalui Walidata Perdagangan.\n * Metadata disusun dan diusulkan oleh Produsen Data Perdagangan kepada Walidata Perdagangan, disepakati dalam Forum Satu Data Bidang Perdagangan, dan ditetapkan oleh Pembina Data Tingkat Pusat.\n2. **Struktur dan Format Data Perdagangan:**\n * Struktur dan format data yang berlaku lintas instansi pusat/daerah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan tentang Satu Data Indonesia.\n * Struktur dan format data yang berlaku di Kementerian ditetapkan oleh Pembina Data Tingkat Pusat berdasarkan usulan Produsen Data Perdagangan dan telaahan Walidata Perdagangan.\n3. **Walidata Perdagangan:**\n * Bertugas mengumpulkan, memeriksa, dan mengelola data dari Produsen Data Perdagangan.\n * Menyebarluaskan data, metadata, kode referensi, dan data induk melalui Portal Satu Data Indonesia.\n * Membantu Pembina Data Tingkat Pusat dalam membina Produsen Data Perdagangan.\n * Mengkoordinasikan usulan penyusunan Standar Data dan Metadata.\n4. **Produsen Data Perdagangan:**\n * Bertugas memberikan masukan mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data kepada Pembina Data Tingkat Pusat.\n * Menghasilkan Data Perdagangan sesuai prinsip Satu Data Indonesia.\n * Menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata Perdagangan.\n5. **Forum Satu Data Bidang Perdagangan:**\n * Diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Walidata Perdagangan.\n * Bertugas melakukan komunikasi, koordinasi, dan pengambilan kesepakatan mengenai identifikasi data yang akan dikumpulkan, penentuan data prioritas, penentuan kode referensi dan data induk, identifikasi potensi interoperabilitas, usulan pembatasan akses data, dan permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Perdagangan.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 07 OF 2023
ON
IMPLEMENTATION OF ONE DATA IN THE FIELD OF TRADE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:	\n \n that to implement the provisions of Article 6 paragraph (3), Article 8 paragraph (3), Article 14 paragraph (3), and Article 15 paragraph (2) of Presidential Regulation Number 39 of 2019 on One Data Indonesia, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Trade on the Implementation of One Data in the Field of Trade; \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to:	\n \n Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 39 of 2008 on the State Ministry (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dc215ae0-d70f-4aa8-892e-458d225b8aae","actionData","errors"]