[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dc12a846-20ad-406b-8b27-c65b2b9698ef","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Gorontalo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo No. 13 Tahun 2017","number","13","year","2017","published_date","2017-08-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Gorontalo","place_of_enactment","Gorontalo","theme","Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2017/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah perlu\r\npenyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah yang memenuhi Prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,\r\nKepala Daerah menyampaikan Raneangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakiian Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun Anggaran berakhir. \n Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan; Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah; Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2016; Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2016; Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2016; Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016; Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud pada Pasal f huruf d per 31 Desember Tahun 2016; Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tahun anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan;Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini; Lampiran laporan keuangan; Walikota Gorontalo menetapkan Peraturan Walikota Gorontalo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2017. \n tidak ada \n tidak ada \n 14 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Dacrah Kota Gorontalo Tahun 2015 Nomor 11)\n2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 6)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 13 Tahun 2017 ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016. Laporan keuangan yang menjadi bagian dari pertanggungjawaban ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan ini dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.\n\nLaporan Realisasi Anggaran menunjukkan pendapatan sebesar Rp. 948.313.978.857,42 dan belanja sebesar Rp. 987.781.806.081,94, sehingga terdapat defisit sebesar Rp.(39.467.827.224,52). Pembiayaan terdiri dari penerimaan sebesar Rp. 90.308.856.683,17 dan pengeluaran sebesar Rp. 11.052.000.000,00, menghasilkan pembiayaan neto sebesar Rp.79.256.856.683,17. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah Rp.39.540.065.631,65 setelah koreksi.\n\nNeraca per 31 Desember 2016 menunjukkan jumlah aset sebesar Rp. 1.574.668.220.943,57, jumlah kewajiban sebesar Rp. 52.111.477.952,50, dan jumlah ekuitas sebesar Rp. 1.522.556.742.991,07. Laporan Operasional (LO) menunjukkan surplus sebesar Rp. 82.456.554.631,86.\n\nWalikota Gorontalo menetapkan Peraturan Walikota Gorontalo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF GORONTALO
GORONTALO PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF GORONTALO CITY
NUMBER 13 OF 2017
ABOUT
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE REVENUE
AND EXPENDITURE BUDGET OF THE REGION FOR FISCAL YEAR 2016

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF GORONTALO,

\n\n \n \n

Considering:

that to realize transparency and accountability in Regional Finance Management, it is necessary to submit a Government Financial Accountability Report that meets the principles of timeliness and is prepared in accordance with Government Accounting Standards;
that to implement the provisions of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the Regional Head shall submit a Draft Regional Regulation on Accountability for the Implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget to the Regional House of Representatives in the form of Financial Statements that have been audited by the Supreme Audit

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dc12a846-20ad-406b-8b27-c65b2b9698ef","actionData","errors"]