[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dbf4d223-21c4-473e-9c5f-7647c8bb4a44","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2020","number","5","year","2020","published_date","2020-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara","place_of_enactment","Arga Makmur","theme","Jaminan Kesehatan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

JAMINAN KESEHATAN DAERAH
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Jaminan Kesehatan Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam\r\nmemperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan\r\ndan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman,\r\nbermutu, dan terjangkau serta memperoleh perlindungan\r\nberupa jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam\r\nPancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\nb. bahwa penyelenggaraan sistem Jaminan Kesehatan\r\nNasional melalui pemberian Bantuan Iuran Jaminan\r\nKesehatan belum dapat menjangkau seluruh masyarakat\r\nyang membutuhkan bantuan sehingga dibutuhkan peran\r\nmelalui program Jaminan Kesehatan Daerah;\r\nc. bahwa Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 24 Tahun\r\n2014 ten tang Jaminan Kesehatan Daerah masih terdapat\r\nkekurangan dan belum dapat memenuhi kebutuhan\r\nhukum masyarakat mengenai jaminan kesehatan daerah\r\nsehingga perlu disempumakan dan diperkuat status\r\nhukumnya untuk diatur dengan Peraturan Daerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\npada huruf a, huruf b, clan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang\r\nJaminan Kesehatan Daerah; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 \n MENGATUR JAMINAN KESEHATAN\r\nDAERAH, DIATUR JUGA TERKAIT PENANGGUNG JAWAB DAN PENGGELOLA JAMKESDA, KEPESERTAANJAMKESDA, RUANG LINGKUP JAMKESDA, HAK DAN KEWAJIBAN, PENDATAAN DAN PENETAPAN JAMKESDA, PELAYANAN KESEHATAN, PENDANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PERAN SERTA MASYARAKAT, SERTA KETENTUAN PIDANA DAN KETENTUAN PERALIHAN \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan\r\nBupati Bengkulu Utara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Jaminan\r\nKesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara\r\nTahun 2014 Nomor 24) dinyatakan masih berlaku sepanjang\r\ntidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. \n 33 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 24)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kabupaten Bengkulu Utara. Latar belakangnya adalah untuk memberikan akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, serta untuk melengkapi sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) karena keterbatasan anggaran pemerintah pusat dalam menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan.

Tujuan dari Jamkesda adalah untuk memenuhi hak fakir miskin, orang tidak mampu, PMKS, dan PPBPU untuk memperoleh jaminan kesehatan, serta mendukung tercapainya target program Jaminan Kesehatan Nasional. Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Jamkesda, dengan menunjuk pengelola yang terdiri dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan dan sosial. Pengelola bertugas menyiapkan kebijakan teknis, mendata calon peserta, mengelola dana, berkoordinasi dengan pihak terkait, serta melakukan evaluasi dan pelaporan.

Ruang lingkup Jamkesda meliputi bantuan pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan bantuan pendukung pelayanan kesehatan. Bantuan pendukung diberikan dalam bentuk uang, fasilitas pendukung, atau bentuk lainnya yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Peserta Jamkesda berhak memperoleh KIS, pelayanan kesehatan sesuai ketentuan, informasi yang memadai, serta menyampaikan keluhan dan memperoleh penyelesaiannya. Mereka juga wajib membawa KIS saat berobat, mematuhi prosedur, dan tidak meminjamkan KIS kepada orang lain.

Pendanaan Jamkesda bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah. Jika APBD tidak mencukupi, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan perusahaan di daerah untuk memperoleh dukungan pendanaan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR).

","transitional_provisions","1. Peserta Jamkesda yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan adanya pendataan ulang peserta Jamkesda berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Petugas yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (2) atau Pasal 25 ayat (2) yang menyebabkan terlanggarnya hak peserta Jamkesda dapat dipidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp15.000.000,00.\n2. Sanksi pidana dikenakan jika terjadi pengulangan pelanggaran setelah sanksi administratif diterapkan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF NORTH BENGKULU
BENGKULU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF NORTH BENGKULU REGENCY
NUMBER 5 OF 2020
ABOUT
REGIONAL HEALTH GUARANTEE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH BENGKULU,

\n\n \n \n

Considering:

that everyone has the same rights in obtaining access to resources in the health sector and obtaining safe, quality, and affordable health services and obtaining protection in the form of a health guarantee as referred to in Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that the implementation of the National Health Insurance system through the provision of Health Insurance Contribution Assistance has not been able to reach all people in need of assistance, so a role is needed through the Regional Health Guarantee program;
that the Bengkulu Utara Regent Regulation Number 24 of 2014 concerning the Regional Health Guarantee still has shortcomings

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dbf4d223-21c4-473e-9c5f-7647c8bb4a44","actionData","errors"]