[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dbef0370-92b5-41ac-b365-2a777d818a7b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepahiang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kepahiang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahiang Nomor 9 Tahun 2017","number","9","year","2017","published_date","2017-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepahiang","place_of_enactment","Kepahiang","theme","Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kepahiang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Lembaran Daerah Kab. Kepahiang Tahun 2017 Nomor 09
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kepahiang
ABSTRAK:	\n \n Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu merubah Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; \n Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003,\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014,\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014,\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. \n Barang milik daerah meliputi : a. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila : a. Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau\r\nb. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017. \n Perda Nomor 6 Tahun 2008 \n 9 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kepahiang.\n2. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kesatu Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kepahiang.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Perubahan tersebut mencakup definisi-definisi terkait barang milik daerah, klasifikasi barang milik daerah, dan pengelolaan barang milik daerah.

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan pengelolaan barang milik daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Ketentuan Substansial:

Perubahan definisi beberapa istilah seperti Pengelola Barang Milik Daerah, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pemanfaatan, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, Penghapusan, Pemindahtanganan, Tukar Menukar, Hibah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Penatausahaan, Investarisasi, Penilaian, Daftar Barang Pengguna, Daftar Barang Kuasa Pengguna, Pihak Lain, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola, dan Pengurus Barang Pengguna.
Penambahan definisi Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola, dan Pengurus Barang Pengguna.
Perubahan klasifikasi barang milik daerah yang meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, termasuk barang yang diperoleh dari hibah, perjanjian/kontrak, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
Perubahan pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan barang milik daerah pada Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan badan Layanan umum daerah, barang milik daerah berupa rumah negara, dan ganti rugi dan saksi.
Penyisipan BAB IXA tentang Pemusnahan yang mengatur mengenai kondisi pemusnahan, pelaksanaan pemusnahan, cara pemusnahan, dan tata cara pemusnahan pada pengguna barang.
Perubahan ketentuan penghapusan barang milik daerah yang dilakukan dengan pemusnahan terlebih dahulu.
Perubahan ketentuan penjualan barang milik daerah berupa kendaraan bermotor dinas operasional.
Penghapusan Pasal 48 dan Pasal 49.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF KEPAHIANG
BENGKULU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KEPAHIANG REGENCY
NUMBER 09 OF 2017
ON
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF KEPAHIANG REGENCY
NUMBER 06 OF 2008 CONCERNING THE MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS
KEPAHIANG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KEPAHIANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to implement the management of regional
assets based on Regional Regulation Number 6 of 2008
it is still necessary to adjust to the Regulation of the Minister of Home Affairs
Number 19 of 2016 concerning Guidelines for Management
Regional Assets, it is necessary to amend Regional Regulation Number 6
of 2008 concerning the Management of Regional Assets;
that in order to fulfill as intended
in letter a above, it needs to be stipulated by Regulation
Regional Regulation of Kepahiang Regency.

In view of:

Law Number 39 of 2003 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dbef0370-92b5-41ac-b365-2a777d818a7b","actionData","errors"]