[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dbd2b335-6c5c-4955-a65f-bd47243a4894","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 2019 tentang PENGAWASAN PEREDARAN GARAM BERYODIUM DAN NON BERYODIUM","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 2019","number","06","year","2019","published_date","2003-05-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Takalar","place_of_enactment","Pattallassang","theme","PENGAWASAN PEREDARAN GARAM BERYODIUM DAN NON BERYODIUM","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGAWASAN PEREDARAN GARAM BERYODIUM DAN NON BERYODIUM
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06, LD.2003/NO.06
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGAWASAN PEREDARAN GARAM BERYODIUM DAN NON BERYODIUM
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia perlu melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan berbagai Gangguan terhadap kesehatan akibat kekurangan yodium melalui yodisasi garam;\r\nb. bahwa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan sebagau akibat kekurangan garam beryodium dan non beryodium maka peredarannya perlu diadakan pengawasan;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan Peredaran Garam Beryodium dan Non Beryodium' \n 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);\r\n2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3183);\r\n3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);\r\n4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomr 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);\r\n5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);\r\n6. Undang -undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);\r\n7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);\r\n8. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Ketentuan, Peraturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3434);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;\r\n12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;\r\n13. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium;\r\n14. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 192/11/SK/B/1994 tentang ketentuan dan Tata Cara Penggunaan tanda SNI pada industri; \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II PEREDARAN GARAM BERYODIUM DAN NON BERYODIUM\r\nBAB III LARANGAN \r\nBAB IV BIAYA\r\nBAB V PENGAWASAN \r\nBAB VI KETENTUAN PIDANA\r\nBAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN \r\nBAB VIII KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2003. \n PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PENGAWASAN PEREDARAN GARAM BERYODIUM DAN NON BERYODIUM \n 8 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Takalar ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari kekurangan yodium melalui pengawasan peredaran garam beryodium produksi dan non produksi. Pengawasan ini dilakukan untuk menjamin mutu dan keamanan garam yang beredar di Kabupaten Takalar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar nasional yang berlaku.

Pengawasan peredaran garam dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas terkait bersama instansi teknis lainnya. Bentuk pengawasan meliputi pengujian mutu garam sesuai SNI, pemeriksaan label dan keterangan pada kemasan, pengawasan proses produksi dan distribusi, serta pengawasan di pasar, toko, pedagang eceran, dan tempat penyimpanan.

Setiap produsen, distributor, dan pedagang wajib memproduksi, menyimpan, dan/atau mengedarkan garam yang memenuhi SNI, mencantumkan label yang jelas dan benar, serta menyediakan dokumen pendukung asal-usul dan hasil uji mutu bila diminta oleh petugas pengawas. Dinas berwenang melakukan pengawasan dan pengujian sampel garam, mencabut atau menahan peredaran garam yang tidak memenuhi ketentuan, memberikan saran dan pembinaan kepada pelaku usaha, serta bekerja sama dengan laboratorium atau lembaga pengujian yang berwenang.

Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya penggunaan garam beryodium dan ketentuan peredaran garam. Biaya pelaksanaan pengawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, berupa teguran lisan atau tertulis, penghentian sementara pemasakan atau produksi, pencabutan izin usaha bagi yang memiliki izin, dan pemusnahan barang yang tidak layak edar.\n2. Selain sanksi administratif, pelanggaran yang merupakan tindak pidana akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

TAKALAR REGENCY GOVERNMENT
TAKALAR REGENCY REGULATION
NUMBER ... YEAR 2003
ON
SUPERVISION OF CIRCULATION OF IODIZED SALT PRODUCTION AND NON-PRODUCTION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TAKALAR

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that public health needs to be protected from iodine deficiency through supervision of the circulation of iodized salt;
that to ensure the quality and safety of salt circulating in Takalar Regency, regulation and supervision are required;
that such supervision needs to be carried out in accordance with the provisions of laws and regulations and applicable national standards;
that based on the above, it is necessary to establish a Regional Regulation on Supervision of Circulation of Iodized Salt Production and Non-Production.

Bearing in Mind :

Law concerning Regional Government and related laws and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dbd2b335-6c5c-4955-a65f-bd47243a4894","actionData","errors"]