[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dbc854ff-7185-463a-922c-a14a6ce89580","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57/PMK.05/2021","number","57/PMK.05/2021","year","2021","published_date","2021-06-03","effective_date","2021-06-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"b2a58e98-0a7f-43b0-b4c1-8b4641d0209e","Layanan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TARIF LAYANAN BLU – PRODUK HALAL – KEMENTERIAN AGAMA
2021
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 57/PMK.05/2021, BN.2021/NO. 638, https:jdih.kemenkeu.go.id : 10 Hlm
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan usulan Menteri Agama melalui Surat Nomor B180/MA/KU.00.1/04/2021, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai. \n Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340), PP 39 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.49), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), PMK 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PMK 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745), PMK 129/PMK.05/2020 (BN Tahun 2020 No.1046). \n Tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada\r\nKementerian Agama merupakan imbalan atas jasa layanan pembiayaan yang diberikan\r\nBadan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian\r\nAgama kepada pengguna jasa. Tarif layanan Badan Layanan Umum Badan\r\nPenyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama terdiri atas tarif\r\nlayanan utama dan tarif layanan penunjang. Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara\r\nJaminan Produk Halal pada Kementerian Agama dapat memberikan jasa layanan di\r\nbidang jaminan produk halal berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa atau\r\ndalam bentuk fasilitasi oleh pihak lain melalui kontrak kerja sama. Badan Layanan Umum\r\nBadan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama dapat\r\nmelakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain\r\nuntuk meningkatkan layanan jasa di bidang jaminan produk halal. Pelaksanaan\r\npengenaan tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Jaminan Produk Halal\r\ndapat dievaluasi bersama antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Agama.\r\nTarif yang berlaku pada perjanjian atau kerja sama antara Badan Layanan Umum Badan\r\nPenyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama dengan pihak\r\npengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku\r\nsampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021. \n 11 HLM, Lampiran halaman 11. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini menetapkan tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada Kementerian Agama. Tarif layanan ini merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan BLU BPJPH kepada pengguna jasa.

Tarif layanan BLU BPJPH terdiri atas tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang. Tarif layanan utama meliputi tarif layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa, tarif layanan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), tarif registrasi auditor halal, tarif layanan pelatihan auditor halal dan penyelia halal, serta tarif layanan sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal.

Layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa meliputi layanan pernyataan halal (self declare) pelaku usaha mikro dan kecil, layanan sertifikasi halal proses reguler, layanan perpanjangan sertifikat halal, layanan penambahan varian atau jenis produk, dan layanan registrasi sertifikat halal luar negeri. Tarif layanan pernyataan halal (self declare) pelaku usaha mikro dan kecil, tarif layanan perpanjangan sertifikat halal, dan tarif layanan penambahan varian atau jenis produk dikenakan tarif sebesar Rp0,00 bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang masuk kriteria pernyataan halal dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Tarif layanan penunjang terdiri atas tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan bangunan; tarif penggunaan peralatan dan mesin; tarif penggunaan laboratorium; dan tarif penggunaan kendaraan bermotor. Penetapan tarif layanan sertifikasi halal mempertimbangkan aset, omzet, titik kritis produksi, teknologi yang digunakan, area pemasaran, dan/atau bentuk LPH.

","transitional_provisions","1. Tarif yang berlaku pada perjanjian atau kerja sama antara Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57/PMK.05/2021
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,
tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh
Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan
lembaga;
bahwa Menteri Agama melalui Surat Nomor B-
180/MA/KU.00.1/04/2021 Hal Perbaikan Usulan
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal, telah
menyampaikan

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dbc854ff-7185-463a-922c-a14a6ce89580","actionData","errors"]