[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dbbc29f5-5343-4112-b6da-ff0b5d0aa0f6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2023 tentang PEDOMAN TRANSAKSI NON-TUNA! PADA PELAKSANAAN \r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA \r\nDI KABUPATEN MAROS","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2023","number","6","year","2023","published_date","2023-01-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maros","place_of_enactment","Turikale","theme","PEDOMAN TRANSAKSI NON-TUNA! PADA PELAKSANAAN \r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA \r\nDI KABUPATEN MAROS","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEDOMAN TRANSAKSI NON-TUNA! PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN MAROS
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2022 NOMOR
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEDOMAN TRANSAKSI NON-TUNA! PADA PELAKSANAAN \r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA \r\nDI KABUPATEN MAROS
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Desa yang transparan, akuntabel,\r\npartisipatif, dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran,\r\nserta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 43 ayat (1)\r\nPeraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 20 Tahun 2018\r\nTentang Pengelolan Keuangan Desa yang mengamanatkan\r\npelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan\r\npenerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan\r\nmelalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati,\r\nmaka perlu memberlakukan pembayaraan non tunai dalam\r\nsetiap transaksi yang menjadi beban Anggaran Pendapatan\r\ndan Belanja Desa; \r\nb. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan efektifitas\r\npelaksanaan pembayaraan non tunai dalam setiap\r\ntransaksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu\r\nmengatur sistem transaksi non tunai dalam penerimaan\r\ndan pengeluaran pada Angaran Pendapatan dan Belanja\r\nDesa di Kabupaten Maros; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima na dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan\r\nBupati tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non-Tonai\r\nPada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten\r\nMaros. \n 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor\r\n74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n1822);\r\n2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang\r\nPenyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3851);\r\n3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang\r\nPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun\r\n2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang\r\nundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia N omor 6801); \r\n4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor\r\n7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5495); \r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan\r\nPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun\r\n2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2022 Nomor 2388, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6841); \r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentanPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun\r\n2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiNomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran NegarRepublik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan\r\nKedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014\r\nten tang \r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang\r\nPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun\r\n2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan\r\nKedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014\r\ntentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang \r\nUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 6321);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana\r\nDesa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2014 Nornor 168 Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nornor 5558) sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Pernerintah Nomor\r\n8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan\r\nPemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa yang\r\nBersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor\r\n57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5864); \r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepubliklndonesia Tahun 2014 Nomor 42 Tambahan\r\nLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6322); \r\n9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016\r\ntentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2016 Nomor 1037); \r\n10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018\r\ntentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); \r\n11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020\r\ntentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor\r\n12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2016\r\ntentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 11). \n BAB I : KETENTUAN UMUM \r\nBAB II : MAKSUD DAN TUJUAN \r\nBAB III : RUANG LINGKUP\r\nBAB IV : SISTEM DAN PROSEDUR TRANSAKSI NON-TUNAI \r\nBAB V : REKONSILIASI \r\nBAB VI : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN \r\nBAB VII : KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2023. \n 14 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Bupati Maros Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Transaksi Non-Tunai pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Maros diterbitkan dengan maksud untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa secara efisien, aman, dan bermanfaat, serta bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan desa yang tepat, cepat, aman, efisien, transparan, akuntabel, dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Peraturan ini mengatur sistem dan prosedur transaksi non-tunai dalam pelaksanaan APBDesa, yang meliputi seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Setiap penerimaan desa dilakukan dengan pembayaran non-tunai melalui bank/kantor pos langsung ke RKD, dengan bukti penyetoran diadministrasikan oleh Kaur Keuangan dan dicatat dalam buku kas umum. Penerimaan desa dari Pendapatan Asli Desa dapat dilakukan dengan pembayaran tunai melalui Kaur Keuangan untuk selanjutnya disetorkan ke RKD. Setiap pengeluaran belanja desa dilakukan dengan transaksi non-tunai, meliputi berbagai jenis belanja seperti penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, jaminan sosial, tunjangan BPD, honorarium staf desa, insentif RT, honorarium PKPKD/PPKD, honorarium operator desa, honorarium keamanan kantor, honorarium petugas kebersihan, honorarium imam desa, imam dusun dan imam mesjid, honorarium pendeta, pembayaran atas penyertaan modal Desa pada Badan Usaha Milik Desa, pembayaran atas pelaksanaan kegiatan dengan pola kerjasama desa, dan penyetoran atas pungutan Pajak. Terdapat pengecualian untuk upah tenaga kerja pada kegiatan swakelola, honorarium tim pelaksana anggaran dan tim perencana, pengeluaran belanja transport/uang saku kepada masyarakat, pengeluaran belanja untuk keperluan tidak terduga kecuali BLT Desa, pembayaran insentif kader posyandu dan kader kesehatan masyarakat lainnya, pembayaran insentif kader pemberdayaan masyarakat, honorarium Insentif Guru PAUD/TPA/TPQ, dan pembayaran barang/jasa kepada penyedia. Peraturan ini juga mengatur rekonsiliasi data transaksi pembayaran dan saldo Buku Kas Umum (BKU) dengan rekening giro.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MAROS
THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGULATION OF REGENT OF MAROS
NUMBER 6 OF 2023
TENTANG
GUIDELINES FOR NON-CASH TRANSACTIONS IN THE IMPLEMENTATION OF
VILLAGE REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
IN MAROS REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAROS,

\n\n \n \n

Menimbang :

Considering / Whereas: to realize the management of the Village Revenue and Expenditure Budget that is transparent, accountable, participative, carried out in an orderly and budgetary discipline, and to follow up the provisions of Article 43 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Internal Affairs Number 20 of 2018 on Village Finance Management which mandates the implementation of village financial management is the village revenue and expenditure which is carried out through the village cash account at the bank appointed by the Regent, it is necessary to implement non-cash payments in every

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dbbc29f5-5343-4112-b6da-ff0b5d0aa0f6","actionData","errors"]