[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dbac00c8-c711-472d-8bd8-9b13e5cd0056","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020","short_title","Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2021","number","2","year","2021","published_date","2021-08-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara","place_of_enactment","Kutacane","theme","Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD
2021
Qanun NO. 2, BD.2021/NO.02
Qanun TENTANG Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:	\n \n - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintah Aceh, \r\nBupati mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan \r\npenyelengaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara \r\nkepada Pemerintah, memberikan laporan keterangan \r\npertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat \r\nKabupaten dan menginformasikan laporan penyelenggaraan \r\nPemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara kepada \r\nMasyarakat; \r\n- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) \r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa \r\nkali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 \r\ntentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 \r\nTahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Bupati mengajukan \r\nRancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban \r\nPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten \r\nberupa laporan keuangan paling lambat 6 (enam) bulan \r\nsetelah tahun anggaran berakhir;\r\n- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) \r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa \r\nkali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 \r\ntentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 \r\nTahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Bupati mengajukan \r\nRancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban \r\nPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten \r\nberupa laporan keuangan paling lambat 6 (enam) bulan \r\nsetelah tahun anggaran berakhir; \n Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2020; Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 05 Tahun 2021 \n Qanun ini mengatur 12 Pasal \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021. \n 8 \n \n

","regulatory_relationship","Qanun ini mengubah:\n1. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020.","scope_and_parties","policy_content","Qanun ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020. Latar belakangnya adalah kewajiban Bupati untuk melaporkan penyelenggaraan pemerintahan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.\n\nKetentuan substansial dalam Qanun ini meliputi:\n\n1. Laporan keuangan yang memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.\n2. Rincian laporan realisasi anggaran, termasuk pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan.\n3. Laporan perubahan saldo anggaran lebih per 31 Desember 2020.\n4. Neraca per 31 Desember 2020 yang mencakup jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas.\n5. Laporan operasional per 31 Desember 2020 yang mencakup pendapatan, beban, dan surplus/defisit dari operasi.\n6. Laporan arus kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020.\n7. Laporan perubahan ekuitas per 31 Desember 2020.\n8. Catatan atas laporan keuangan yang memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.\n9. Lampiran-lampiran yang merinci lebih lanjut laporan keuangan, piutang daerah, dana bergulir, penyertaan modal, aset tetap, dana cadangan, kewajiban jangka pendek dan panjang, kegiatan yang belum diselesaikan, ikhtisar laporan keuangan BUMD, dan daftar jumlah pegawai.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
ACEH TENGGARA REGENCY

QANUN OF ACEH TENGGARA REGENCY
NUMBER 02 OF 2021
CONCERNING
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE REVENUE AND
EXPENDITURE BUDGET OF ACEH TENGGARA REGENCY FOR FISCAL YEAR 2020

BISMILLAHIRAHMANNIRRAHIM
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL
BY THE GRACE OF ALMIGHTY ALLAH

THE REGENT OF ACEH TENGGARA,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the provisions of Article 46 paragraph (2) of Law Number 11 of 2016 concerning the Aceh Government, the Regent has an obligation to submit a report on the administration of the Aceh Tenggara Regency Government to the Government, submit an accountability report to the Regency House of Representatives and inform the public of the report on the administration of the Aceh Tenggara Regency Government;
that to implement the provisions of Article 320 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dbac00c8-c711-472d-8bd8-9b13e5cd0056","actionData","errors"]