[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","db8bf375-0a96-44da-b886-3defac657cd9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 13 Tahun 2009 tentang Irigasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 13 Tahun 2009","number","13","year","2009","published_date","2009-09-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat","place_of_enactment","Mamuju","theme","Irigasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

irigasi
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2009/No.13, TLD/No.45
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Irigasi
ABSTRAK:	\n \n irigasi mempunyai peranan penting dan merupakan salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian di wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang perlu dikelola secara baik, sehingga bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Sulawesi Barat. Tujuan pembangunan pertanian adalah untuk melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di perdesaan dan perbaikan gizi keluarga, serta sejalan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi, pengembangan dan pengelolaan yang dilaksanakan secara partisipatif perlu didukung dengan pengaturan tugas, wewenang dan tanggungjawab kelembagaan dalam pengelolaan irigasi. \n dasar hukum: UU No.5 Tahun 1960; UU No.12 Tahun 1992; UU No.23 Tahun 1997; UU No.41 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.19 Tahun 2004; UU No.7 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.18 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.31 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; PP No.35 Tahun 1991; PP No. 27 Tahun 1999; PP No.20 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.42 Tahun 2008. \n dalam PERDA ini mengatur mengenai perlunya pengaturan dan pemanfaatan irigasi untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2009. \n 26 halaman, Penjelasan 19 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 13 Tahun 2009 tentang Irigasi menetapkan kerangka hukum untuk pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di provinsi tersebut. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan air baku untuk pertanian, meningkatkan pendapatan masyarakat petani, dan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan irigasi, termasuk pembentukan kelembagaan pengelolaan irigasi seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi irigasi, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), dan Komisi Irigasi Provinsi. P3A memiliki peran sentral dalam pengelolaan irigasi di tingkat tersier, sementara Komisi Irigasi Provinsi bertugas untuk mengoordinasikan dan mengomunikasikan kebijakan irigasi antar berbagai pemangku kepentingan.

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban terkait air irigasi, termasuk hak guna air untuk irigasi yang diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A, serta hak guna usaha air untuk irigasi yang diberikan kepada badan usaha atau perseorangan. Selain itu, peraturan ini menetapkan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, termasuk memberikan rekomendasi teknis, memfasilitasi penyelesaian sengketa, dan memberikan bantuan teknis kepada Pemerintah Kabupaten.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang karena perbuatannya dapat mengganggu fungsi drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5), diancam dengan kurungan pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF WEST SULAWESI PROVINCE
NUMBER 13 OF 2009
CONCERNING
IRRIGATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF WEST SULAWESI,

Considering:

that irrigation has an important role and is one of the supporting components for the success of agricultural development in the West Sulawesi Province region that needs to be managed properly, so that it benefits the people of West Sulawesi Province;
that the aim of agricultural development is to preserve food security, increase farmer income, increase employment opportunities in rural areas and improve family nutrition, and is in line with the spirit of democracy, decentralization, and openness in the order of social life;
that in order to realize the sustainability of the irrigation system, participatory development and management needs to be supported by regulating the duties, authorities and responsibilities of institutions in irrigation management.
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=db8bf375-0a96-44da-b886-3defac657cd9","actionData","errors"]