[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","db859214-4fc6-40a4-ab3a-c866a41056e8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa\r\nKabupaten Musi Rawas Utara","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 19 Tahun 2017","number","19","year","2017","published_date","2017-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara","place_of_enactment","Rupit","theme","Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa\r\nKabupaten Musi Rawas Utara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEDOMAN - PEMBENTUKAN - BADAN USAHA MILIK DESA - KABUPATEN - MUSI RAWAS UTARA
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, L.D.2017/NO.19
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa\r\nKabupaten Musi Rawas Utara
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa dan\r\nkesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagai\r\nkegiatan usaha ekonomi yang ada di Desa, Pemerintah Desa\r\ndapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan\r\nkebutuhan dan potensi Desa \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\nUU No 16 Tahun 2013\r\nUU No 6 Tahun 2014\r\nUU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan UU No 9\r\nTahun 2015\r\nPP No 43 Tahun 2014\r\nsebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali ;terakhir, dengan PP No\r\n47 Tahun 2015 \r\nPeraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal\r\ndan Transmigrasi No 4 Tahun 2015 \n Badan Usaha Mılık Desa,\r\nBentuk Organısası Dan Klasıflkası Jenıs Usaha\r\nPermodalan,\r\nKewajıban Dan Hak Bum Desa,\r\nOrganısası Pengelola Bum Desa,\r\nPengelola Bum Desa,\r\nAnggaran Dasar Pendırıan Dan Rumah Tangga,\r\nBum Desa Antar Desa,\r\nAlokası Hasıl Usaha Dan Kepaılıtan Bum Desa,\r\nPembınaan Dan Pengawasan,\r\nPertanggungjawaban Pelaksanaan Bum Desa,\r\nPembubaran Bum Desa,\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017. \n 19 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);\n2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Musi Rawas Utara. Pendirian BUM Desa bertujuan untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa, meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan aset Desa, meningkatkan usaha masyarakat, mengembangkan kerja sama usaha, menciptakan peluang pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pendapatan Desa. Pendirian BUM Desa harus mempertimbangkan inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat, potensi usaha ekonomi Desa, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan penyertaan modal dari Pemerintah Desa. Proses pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum dan dapat membentuk unit usaha seperti Perseroan Terbatas atau lembaga keuangan mikro. Jenis usaha BUM Desa meliputi bisnis sosial, penyewaan, perantara, produksi/perdagangan, bisnis keuangan, dan usaha bersama. Modal BUM Desa bersumber dari APB Desa, penyertaan modal Desa, dan penyertaan modal masyarakat Desa. BUM Desa memiliki kewajiban untuk menjalankan usaha sesuai peraturan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuat laporan tahunan, mengumumkan neraca, menjalankan usaha secara profesional, mengakomodasi kegiatan ekonomi masyarakat, dan memberikan pendapatan kepada Pemerintah Desa. Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari Pemerintahan Desa dan terdiri dari Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas. Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUM Desa.","transitional_provisions","1. BUM Desa atau sebutan lain yang sudah dibentuk oleh Desa sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan kegiatannya dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n2. Ketentuan tentang Musyawarah Desa, Badan Organisasi, dan Organisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Peraturan Bupati.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH MUSI RAWAS
SOUTH SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF NORTH MUSI RAWAS REGENCY
NUMBER 19 OF 2017
CONCERNING
GUIDELINES FOR THE ESTABLISHMENT OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES
NORTH MUSI RAWAS REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH MUSI RAWAS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to increase village income and community welfare and to accommodate various economic business activities in the Village, the Village Government may establish Village-Owned Enterprises in accordance with the needs and potential of the Village;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Guidelines for the Establishment of Village-Owned Enterprises of North Musi Rawas Regency;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=db859214-4fc6-40a4-ab3a-c866a41056e8","actionData","errors"]