[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","db841945-9df4-4d74-8a2c-05ca0580899a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pati","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2019","number","10","year","2019","published_date","2019-12-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pati","place_of_enactment","Pati","theme","Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pati","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perusda
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD Kabupaten Pati Tahun 2019 No.10/ TLD No. 136
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pati
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah\r\ndan pendapatan asli daerah serta pelayanan kepada\r\nmasyarakat, perlu adanya optimalisasi pengelolaan sumber\r\ndaya secara efektif, efisien dan profesional melalui peran\r\nserta Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perusahaan\r\nUmum Daerah Aneka Usaha;\r\nb. bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebagaimana\r\ndiatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 18\r\nTahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha\r\nperlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan\r\nperundang-undangan yang mengatur Badan Usaha Milik\r\nDaerah;\r\nc. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 331 Undang-\r\nUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang\r\nPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun\r\n2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perusahaan Umum\r\nDaerah merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang\r\nseluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak\r\nterbagi atas saham;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah\r\nAneka Usaha Kabupaten Pati. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 13 tahun 1950; UU No 17 tahun 2003; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; PP No 54 Tahun 2017; Perda Kab Pati No 12 Tahun 2016. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Aneka\r\nUsaha yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah\r\nKabupaten Pati Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perusahaan\r\nDaerah Aneka Usaha diubah bentuk badan hukumnya menjadi\r\nPerumda Aneka Usaha.\r\nPada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Pada saat\r\nPeraturan Daerah ini mulai berlaku, Badan Pengawas dan\r\nDireksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang diangkat\r\nsebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib\r\nmenyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2019. \n 66 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha Kabupaten Pati. Latar belakang pembentukan Perumda adalah untuk meningkatkan perekonomian daerah, pendapatan asli daerah, dan pelayanan kepada masyarakat melalui pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Tujuan pendirian Perumda adalah memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu, serta memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kebijakan Perumda Aneka Usaha: Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan perwakilan pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kewenangan ini dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
Kegiatan Usaha: Meliputi bidang jasa, perdagangan, perindustrian, dan bidang usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Perumda dapat membentuk Unit Usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Permodalan: Modal dasar Perumda adalah Rp20.000.000.000,00. Sumber modal dapat berasal dari penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya.
Organ dan Kepegawaian: Organ Perumda terdiri atas KPM (Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan), Dewan Pengawas, dan Direksi. Anggota Dewan Pengawas dan Direksi diangkat melalui seleksi. Pegawai Perumda diatur berdasarkan perjanjian kerja.
Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan: Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis dan rencana kerja anggaran. Operasional Perumda dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur dan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Dewan Pengawas dan Direksi wajib menyampaikan laporan secara berkala.
Penggunaan Laba: Diatur untuk pemenuhan dana cadangan, peningkatan pelayanan, dividen, tantiem, bonus, jasa produksi, dan TJSLP (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan).
Anak Perusahaan: Perumda dapat membentuk anak perusahaan dengan persyaratan tertentu.
Penugasan Pemerintah Daerah: Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda dengan dukungan pendanaan.
Evaluasi, Restrukturisasi, dan Perubahan Bentuk Hukum: Diatur mengenai evaluasi kinerja, restrukturisasi untuk menyehatkan BUMD, dan perubahan bentuk hukum.
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran: Diatur mengenai proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda.
Kepailitan: Diatur mengenai kondisi kepailitan Perumda.
Pembinaan dan Pengawasan: Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perumda.

","transitional_provisions","1. Segala hak dan kewajiban, kekayaan, usaha, dan segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga oleh Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang sudah ada beralih ke Perumda Aneka Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Seluruh kekayaan/aset Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang sudah ada menjadi kekayaan/aset Perumda Aneka Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini yang dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar.\n3. Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang sudah ada menjadi pegawai Perumda Aneka Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n4. Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang diangkat sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PATI
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF PATI REGENCY
NUMBER 10 OF 2019
CONCERNING
GENERAL REGIONAL COMPANY OF DIVERSIFIED BUSINESSES OF PATI REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PATI,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve the regional economy and regional original income and services to the community, it is necessary to optimize the management of resources effectively, efficiently and professionally through the participation of Regional Owned Enterprises in the form of a General Regional Company of Diversified Businesses;
that the Regional Company of Diversified Businesses as stipulated in the Regional Regulation of Pati Regency Number 18 of 2007 concerning the Regional Company of Diversified Businesses needs to be adjusted to the laws and regulations governing Regional Owned Enterprises;
that based on the provisions in Article 331 of Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=db841945-9df4-4d74-8a2c-05ca0580899a","actionData","errors"]