[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","db8348e7-8d58-4f59-95aa-2a167c55da9c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":93,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020","number","7","year","2020","published_date","2020-12-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"5c23153e-8a22-44ee-bfce-ce6ef5f16760","Hukum Pidana, Perdata & Dagang",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Barito Selatan","place_of_enactment","Buntok","theme","Pembentukan Produk Hukum Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Hukum Acara dan Peradilan; Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang; Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2020/7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:	\n \n Produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan wewenang, unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sehingga pembentukannva harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah; \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. \n Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Desember 2020. \n Perda No 3 Tahun 2014 \n Perda No 7 Tahun 2020 \n 87 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Barito Selatan. Latar belakangnya adalah untuk menyelaraskan pembentukan produk hukum dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mengganti Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

\n\n

Jenis dan hierarki produk hukum daerah, yang terdiri dari Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup), Peraturan DPRD, Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
Proses perencanaan pembentukan Perda melalui Program Pembentukan Perda (Propemperda), yang melibatkan Pemerintah Daerah dan DPRD.
Tahapan penyusunan produk hukum daerah, termasuk pembentukan tim penyusun, harmonisasi, dan pembahasan.
Mekanisme pembahasan rancangan Perda, Perbup, dan Peraturan DPRD.
Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah oleh Gubernur.
Evaluasi rancangan Perda tertentu oleh Gubernur sebelum ditetapkan.
Pemberian Nomor Register (Noreg) untuk rancangan Perda.
Proses penetapan, penomoran, pengundangan, dan autentifikasi produk hukum daerah.
Klarifikasi Perda setelah diundangkan.
Penyebarluasan produk hukum daerah kepada masyarakat.
Partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai kewenangan dalam pembentukan produk hukum daerah, partisipasi masyarakat, dan penggunaan kertas bertanda khusus untuk produk hukum daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTH BARITO
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SOUTH BARITO REGENCY
NUMBER 7 OF 2020
CONCERNING
FORMATION OF REGIONAL LEGAL PRODUCTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTH BARITO,

\n\n \n \n

Considering:

that legal products are the foundation in the implementation of local administration in accordance with the duties and authorities of the elements of the regional government administrators, so that their formation must be in line with the needs of the implementation of local administration;
that Regional Regulation of South Barito Regency Number 3 of 2014 concerning Procedures for the Formation of Regional Regulations, is no longer in accordance with the dynamics of the development of Laws and Regulations, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=db8348e7-8d58-4f59-95aa-2a167c55da9c","actionData","errors"]