[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","db78634f-5844-4c99-b32b-c6851d59b7e0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2024","number","2","year","2024","published_date","2024-04-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Agam","place_of_enactment","Lubuk Basung","theme","Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Air, Sistem Penyediaan Air Minum
2024
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2024 NOMOR 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik
ABSTRAK:	\n \n bahwa lingkungan yang baik dan sehat_ serta derajat kesehatan yang optimal merupakan hak\r\nkonstitusional warga negara yang dijamin dalam\r\nUndang-Undang Dasar 1945 sehingga setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat\r\ntinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan\r\nkesehatan; bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem air\r\nlimbah domestik secara konvensional dan tradisional,\r\nsehingga perlu diberikan pedoman dalam pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang benar untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup;\r\nbahwa untuk memberikan arah, landasan dan\r\nkepastian hukum bagi semua pihak dalam\r\npenyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan\r\nsistem air limbah domestik di Kabupaten Agam, maka perlu pengaturan tentang pengelolaan air limbah\r\ndomestik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air limbah Domestik \n Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 \n Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah: \r\ntugas dan wewenang Pemerintah Daerah; pengelolaan dan pengembangan SPALD-S; \r\npenyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan SPALD; \r\nkelembagaan; \r\nkewajiban, hak dan peran serta masyarakat dan Badan Usaha; \r\nkerjasama;\r\ninsentif;\r\nlarangan;\r\nretribusi; pembinaan dan pengawasan, dan\r\npendanaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2024. \n 30 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengendalikan pembuangan air limbah domestik, melindungi kualitas air tanah dan air permukaan dari pencemaran, mendorong pemanfaatan hasil pengolahan air limbah, memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan dan pengembangan SPALD, termasuk tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan SPALD secara menyeluruh, menerapkan standar pelayanan minimal, memberikan bantuan pembangunan sub-sistem pengolahan setempat, melaksanakan pembinaan dan pengawasan, memberikan insentif, dan menyusun sistem tanggap darurat. Pemerintah Daerah berwenang menyusun rencana induk SPALD, menerbitkan izin bagi badan usaha penyelenggara SPALD, menetapkan retribusi, membentuk UPTD SPALD, dan menetapkan lokasi IPLT dan IPALD.

Peraturan ini juga mengatur pengelolaan SPALD-S dan SPALD-T, yang meliputi sub-sistem pengolahan setempat, pengangkutan, dan pengolahan lumpur tinja. Penyelenggaraan SPALD mencakup perencanaan, konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan, rehabilitasi, pemanfaatan, dan kelembagaan. Lembaga pengelola SPALD dapat berbentuk UPTD SPALD, UPTD IPLT, BUMD, Kelompok Masyarakat, dan/atau Badan Usaha. Masyarakat dan badan usaha memiliki kewajiban, hak, dan peran serta dalam penyelenggaraan SPALD. Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan SPALD dan memberikan insentif kepada pihak-pihak yang berprestasi dalam pengelolaan air limbah domestik.

Peraturan ini juga mengatur larangan terkait pengelolaan air limbah domestik, retribusi, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan SPALD.

","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka setiap orang atau kegiatan usaha yang menghasilkan air limbah domestik wajib menyesuaikan sistem pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.","sanctions","1. Badan Usaha yang tidak melakukan kegiatan SPALD dapat dikenakan sanksi berupa teguran, denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan/atau pencabutan izin.\n2. Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban mengelola air limbah domestik, melestarikan kualitas air, dan membuat tangki septik dikenakan sanksi berupa teguran lisan dan/atau tertulis.\n3. Badan usaha yang tidak melakukan pembuangan lumpur tinja secara berkala dan/atau tidak membangun komponen SPALD-T sesuai ketentuan dikenakan sanksi berupa teguran lisan, tertulis, dan/atau pencabutan izin.\n4. Pelanggaran terhadap larangan membuang air besar sembarangan, menyambung jaringan tanpa izin, membuang sampah ke saluran air limbah, dll. dikenakan sanksi administratif berupa teguran, penghentian kegiatan, pencabutan izin, dan/atau denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF AGAM
WEST SUMATERA PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF AGAM REGENCY
NUMBER 2 OF 2024
CONCERNING
MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF DOMESTIC WASTEWATER SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF AGAM,

\n\n \n \n

Considering:

that a good and healthy environment and optimal health status are constitutional rights of citizens guaranteed in the 1945 Constitution so that everyone has the right to live prosperous physically and mentally, reside, and obtain a good and healthy environment and has the right to obtain health services;
that to meet the needs of the community in managing and developing domestic wastewater systems conventionally and traditionally, it is necessary to provide guidelines in the management and development of proper domestic wastewater systems to prevent environmental pollution;
that to provide direction, foundation and legal certainty for all parties in the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=db78634f-5844-4c99-b32b-c6851d59b7e0","actionData","errors"]