[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","db6ab5db-0465-408a-8484-ce70dd5f8ab3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_101":102,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus","short_title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2017 Tahun 2017","number","20/PRT/M/2017","year","2017","published_date","2017-10-31","effective_date","2017-11-08","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5fc74a8c-0df2-4061-833f-05f8c9b6b39d","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","short_name","Permen PUPR","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyediaan Rumah Khusus","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 20/PRT/M/2017, BN. 2017/NO.1557, Jdih.pu.go.id: 15 hlm.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TENTANG Penyediaan Rumah Khusus
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2017. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1733).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus diterbitkan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menyediakan rumah khusus bagi masyarakat dengan kebutuhan khusus. Tujuannya adalah agar penyediaan rumah khusus dapat terselenggara secara efektif, efisien, transparan, terbuka, dan akuntabel.

\n\n

Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait penyediaan rumah khusus, meliputi bentuk penyediaan, penerima penyediaan dan manfaat, mekanisme pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, serta pengalokasian anggaran. Bentuk penyediaan rumah khusus mencakup pembangunan rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU). Penerima penyediaan dapat berupa kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab atas proposal dan ketepatan sasaran. Penerima manfaat adalah masyarakat yang memenuhi kriteria khusus, seperti masyarakat di perbatasan, nelayan, korban bencana, atau masyarakat yang terkena dampak program pembangunan pemerintah.

\n\n

Mekanisme pelaksanaan meliputi tahapan perencanaan, pembangunan, serah terima barang milik negara, dan pemanfaatan rumah khusus. Perencanaan melibatkan usulan, verifikasi, dan penetapan penerima. Pembangunan meliputi pelelangan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi. Pengawasan dilakukan pada setiap tahapan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana, sementara pengendalian dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara penetapan dan pelaksanaan kegiatan. Anggaran untuk penyediaan rumah khusus bersumber dari APBN.

","transitional_provisions","1. Bantuan Pembangunan Rumah Khusus yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Khusus sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, yang belum dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, dilakukan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk mendukung Rumah Khusus yang telah dibangun.\n2. Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Rumah Khusus yang belum diserahterimakan.","sanctions","(-)","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Khusus","link","","revoked_by",[103],{"_97":104,"_99":105,"_36":106},"Permen PUPR No. 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus","https://peraturan.bpk.go.id/Details/216844/permen-pupr-no-7-tahun-2022","ab1454f1-10d9-43c8-ba9a-d61e1a390884","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 20/PRT/M/2017

ABOUT

PROVISION OF SPECIAL HOUSING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that everyone has the right to live in physical and
spiritual prosperity, to reside and to obtain a good and
healthy environment, which is a basic need of every
person as an effort to build the whole Indonesian
people, with identity, independent and
productive;
that for the fulfillment of residence for
communities with special needs, the Central
Government provides houses through the construction of
special housing;
that the Central Government is responsible for the
provision of special housing as intended
in Article 21 paragraph (8) and Article 39 paragraph (1) of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=db6ab5db-0465-408a-8484-ce70dd5f8ab3","actionData","errors"]