[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","db5e94d6-d3b0-454a-a8db-1b14e7d6de83","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2009 tentang KELURAHAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2009","number","10","year","2009","published_date","2009-07-30","effective_date","2009-07-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bogor","place_of_enactment","Cibinong","theme","KELURAHAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kelurahan
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD 2009/10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG KELURAHAN
ABSTRAK:	\n \n Bahwa sebagaimana upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan sesuai ketentuan Pasal 2 PP No. 73 Tahun 2005 maka perlu membentuk tentang kelurahan. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999;UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; ermendagri No. 31 Tahun 2006; Perda kab Bogor No. 7 Tahun 2001; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2003; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2006; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 25 Tahun 2008. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan Dan Penhapusan, Kedudukan Tugas Fungsi Dan Tata Kerja, Keuangan , Lembaga Kemasyarakatan, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2009. \n 29 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 25).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kelurahan di Kabupaten Bogor. Latar belakangnya adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan mengenai pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pembentukan dan Penghapusan Kelurahan: Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. Pembentukan kelurahan dapat berupa pemekaran, penggabungan, atau perubahan status desa menjadi kelurahan. Peraturan ini mengatur syarat-syarat pembentukan kelurahan, mekanisme pengusulan, dan proses penelitian serta pengkajian oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kelurahan: Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan. Lurah memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Fungsi kelurahan meliputi pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta pembinaan lembaga kemasyarakatan.
Keuangan Kelurahan: Keuangan kelurahan bersumber dari APBD, bantuan pemerintah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Lembaga Kemasyarakatan: Lembaga kemasyarakatan dapat dibentuk di kelurahan sesuai dengan kebutuhan.
Pembinaan dan Pengawasan: Pembinaan umum dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, sedangkan pembinaan teknis dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Camat.

\n","transitional_provisions","1. Seluruh kebijakan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BOGOR REGENCY
NUMBER : 10
YEAR: 2009

REGIONAL REGULATION OF BOGOR REGENCY
NUMBER 10 OF 2009
CONCERNING
KELURAHAN (ADMINISTRATIVE VILLAGE)

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BOGOR,

\n\n \n \n

Considering :

that as an effort to accelerate the realization of community welfare through improved services, empowerment and community participation, it is necessary to regulate guidelines for the implementation of kelurahan (administrative village) governance;
that the establishment, abolition, and merger of kelurahan (administrative villages) in accordance with the provisions of Article 2 of Government Regulation Number 73 of 2005 concerning Kelurahan (Administrative Village), are regulated by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Kelurahan (Administrative

","pdf_url","/proxy/pdf?id=db5e94d6-d3b0-454a-a8db-1b14e7d6de83","actionData","errors"]