[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","db59a04e-eb4c-4e4d-b7b6-aeb24d04d716","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2024","number","3","year","2024","published_date","2024-01-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti","place_of_enactment","Selat Panjang","theme","Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kebudayaan
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD.2024/No.3
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya
ABSTRAK:	\n \n bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya daerah yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat \n UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2009, UU No. 11 Tahun 2010, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 1 Tahun 2022 \n Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut\r\n1. Ketentuan Umum\r\n2. Tim Ahli Cagar Budaya\r\n3. Kriteria Cagar Budaya\r\n4. Pemilikan dan Penguasaan\r\n5. Penemuan dan Pencarian\r\n6. Pengelolaan\r\n7. Pelestarian Cagar Budaya\r\n8. Register Cagar Budaya\r\n9. Insentif dan Kompensasi\r\n10. Peran Serta Masyarakat\r\n11. Pembiayaan\r\n12. Pengawasan\r\n13. Penyidikan\r\n14. Ketentuan Pidana\r\n15. Ketentuan Lain-Lain\r\n16. Ketentuan Penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2024. \n 46 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan dan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Kepulauan Meranti. Latar belakangnya adalah pentingnya cagar budaya sebagai kekayaan daerah yang perlu dilestarikan untuk pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengaturan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.

Ketentuan substansial meliputi:

Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan rekomendasi terkait penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
Kriteria suatu benda, bangunan, struktur, situs, atau kawasan dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya, termasuk usia minimal, nilai sejarah, dan nilai budaya.
Pengaturan mengenai kepemilikan dan penguasaan Cagar Budaya oleh perseorangan, kelompok, atau Pemerintah Daerah, serta mekanisme pengalihan kepemilikan.
Prosedur penemuan dan pencarian Cagar Budaya, termasuk kewajiban pelaporan dan hak kompensasi bagi penemu.
Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya melalui perencanaan, pelaksanaan (perlindungan, pengembangan, pemanfaatan), dan pengawasan.
Pelestarian Cagar Budaya yang meliputi pelindungan (penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pemugaran), pengembangan (penelitian, revitalisasi, adaptasi), dan pemanfaatan.
Penyelenggaraan register Cagar Budaya yang mencakup pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
Pemberian insentif dan kompensasi kepada pihak-pihak yang berperan dalam pelestarian Cagar Budaya.
Peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya.

Peraturan ini bertujuan untuk melestarikan warisan budaya, melindungi dan mengembangkan Cagar Budaya, memanfaatkannya untuk kesejahteraan rakyat, dan mempromosikan warisan budaya kepada masyarakat luas.

","transitional_provisions","sanctions","Pelanggaran terhadap Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (4), Pasal 41, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 66, Pasal 76, Pasal 77 ayat (1) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF THE MERANTI ISLANDS
RIAU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF THE MERANTI ISLANDS REGENCY
NUMBER 3 OF 2024
ON
MANAGEMENT AND PRESERVATION OF CULTURAL HERITAGE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF THE MERANTI ISLANDS,

\n\n \n \n

Considering :

that cultural heritage is a regional cultural asset that is important for understanding and developing history, science, and culture in social, national, and state life, so it needs to be preserved in order to advance regional culture for the greatest possible prosperity and welfare of the people;
that in order to preserve cultural heritage, the Regional Government is responsible for regulating the protection, development, and utilization of cultural heritage;
that based on Law Number 23 of 2014 on Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 on the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=db59a04e-eb4c-4e4d-b7b6-aeb24d04d716","actionData","errors"]