[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","db54793b-addb-42ac-86bb-71cabb53f445","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2021","number","14","year","2021","published_date","2021-11-16","effective_date","2021-11-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Cirebon","place_of_enactment","Cirebon","theme","Penyelenggaraan Kota Cerdas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN - KOTA - CERDAS
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD Kota Cirebon Tahun 2021 No 14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kota Cerdas
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik, berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas. \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terkahir dengan UU No. 13 Thaun 1955; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 71 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; Perda Kota Cirebon No. 5 Tahun 2014; Perda Kota Cirebon No. 6 Tahun 2016; Perda Kota Cirebon No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Cirebon No. 5 Tahun 2020. \n Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas yang meliputi Ketentuan Umum, Asas, Maksud dan Tujuan, Ruang Linfkup, Penyelenggaraan Kota Cerdas, Keamanan Informasi, Kerja Sama, Pelaksanaan, Sinergritas Kebijakan, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan, Hak dan Kewajiban, Cirebon Satu Data, Prinsip Satu Data, Larangan, Sanksi Administartif, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2021. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan sumber daya yang inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

\r\n\r\n

Peraturan ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan kota cerdas, termasuk Tata Pemerintahan Yang Cerdas (Smart Governance), Tata Pemasaran Yang Cerdas (Smart Branding), Tata Perekonomian Yang Cerdas (Smart Economy), Tata Kehidupan Yang Cerdas (Smart Living), Tata Masyarakat Yang Cerdas (Smart Society), dan Tata Lingkungan Yang Cerdas (Smart Environment). Setiap aspek ini dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang mengatur penyelenggaraan sistem usaha yang berdaya saing, peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi, pembangunan dan pemasaran sistem pariwisata, harmonisasi tata ruang wilayah, penyelenggaraan lingkungan masyarakat, serta perlindungan dan pelestarian lingkungan dan budaya.

\r\n\r\n

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban masyarakat serta pelaksana layanan dalam penyelenggaraan kota cerdas. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan asas dan tujuan penyelenggaraan kota cerdas, berpartisipasi aktif, serta mendapatkan jaminan kepastian hukum. Pelaksana layanan berkewajiban memberikan pelayanan dengan penuh tanggung jawab dan tidak diskriminatif, serta menindaklanjuti setiap pengaduan dari masyarakat.

","transitional_provisions","sanctions","1. Masyarakat yang melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, denda administratif, dan pengembalian kepada keadaan semula.\r\n2. Pelaksana Layanan yang melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (2) dikenakan sanksi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF CIREBON
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF CIREBON CITY
NUMBER 14 OF 2021
ABOUT
SMART CITY IMPLEMENTATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF CIREBON,

Considering:

that in order to improve effective, efficient, transparent and accountable public service, it is necessary to manage innovative, integrated and sustainable resources through the provision of quality infrastructure and services in the City of Cirebon;
that based on the provisions of Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning Electronic Based Government System mandates regions to build an electronic-based government administration system, so it is necessary to organize a Smart City;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Implementation of Smart City;

In View of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=db54793b-addb-42ac-86bb-71cabb53f445","actionData","errors"]