[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","db533a76-bbda-4c52-a7c8-6d674a6055e0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2017 tentang Surplus dan Tingkat Likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan Serta Pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2017","number","49","year","2017","published_date","2017-12-04","effective_date","2017-12-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Surplus dan Tingkat Likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan Serta Pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 49, LN.2017/NO. 248, TLN NO.6144, LL SETNEG : 17 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Surplus dan Tingkat Likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan Serta Pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2017. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2017 ini bertujuan untuk mengatur surplus dan tingkat likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta pinjaman dari Pemerintah kepada LPS. Latar belakang peraturan ini adalah untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dan melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS. Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi pengalokasian surplus LPS, di mana 20% dialokasikan untuk Cadangan Tujuan dan 80% untuk Cadangan Penjaminan. Jika Cadangan Penjaminan melebihi 2,5% dari total simpanan bank, surplus menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak. Peraturan ini juga mengatur likuiditas LPS, di mana kesulitan likuiditas terjadi jika tingkat likuiditas kurang dari 100%. Dalam kondisi ini, LPS dapat mengajukan pinjaman kepada Pemerintah. Proses pengajuan, penilaian, dan persetujuan pinjaman diatur secara rinci, termasuk tanggung jawab LPS untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit.

","transitional_provisions","sanctions","

Lembaga Penjamin Simpanan yang tidak memenuhi kewajiban penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 49 OF 2017
REGARDING
SURPLUS AND LIQUIDITY LEVEL OF THE DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
AND LOANS FROM THE GOVERNMENT TO THE
DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=db533a76-bbda-4c52-a7c8-6d674a6055e0","actionData","errors"]