[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","db4ee73c-08c4-4086-b7dc-16d74e2994d4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 11 Tahun 2011","number","11","year","2011","published_date","2011-10-11","effective_date","2011-10-12","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar","place_of_enactment","Polewali Mandar","theme","Retribusi Izin Gangguan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2011/No.11, TLD/No.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:	\n \n dengan berlakunya UU No.28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Retribusi Izin Ganguan. \n dasar hukum: UU No.8 Tahun 1981; UU No.9 Tahun 1990; UU No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2000; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.28 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.1 Tahun 2011; PP No.58 Tahun 2005; PP No.74 Tahun 2005; PP No.69 Tahun 2010; Permendagri No.24 Tahun 2006; Permendagri No.27 Tahun 2009; Peraturan Menteri Perdagangan No.36/M-DAG/PER/9/2007; Perda No.13 Tahun 2006; Perda No.3 Tahun 2009. \n dalam PERDA ini diatur mengenai nama, objek, dan subjek retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, serta wilayah pemungutan retribusi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2011. \n mencabut berlakunya Perda Kabupaten Polewali Mamasa No.17 Tahun 1999 Seri B Nomor 16 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Perda Kabupaten Polewali Mandar No.21 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Biaya Penerbitan Dokumen Lainnya. \n 9 halaman, Penjelasan 2 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 17 Tahun 1999 Seri B Nomor 16 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Tahun 1999 Nomor 17 Seri B Nomor 16);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 21 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Biaya Penerbitan Dokumen Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2007 Nomor 21).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Polewali Mandar. Latar belakangnya adalah penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta perlunya pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pertumbuhan tempat usaha untuk mencegah bahaya, kerugian, dan gangguan terhadap lingkungan.

\n\n

Ketentuan substansial mencakup:

\n\n

Objek retribusi adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan.
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.
Besarnya retribusi dihitung berdasarkan indeks luas ruang tempat usaha (LRU), indeks gangguan (G), indeks lokasi (L), dan tarif retribusi (T).
Struktur tarif retribusi didasarkan pada luas ruang tempat usaha, indeks gangguan, indeks lokasi, dan tarif retribusi izin gangguan.
Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
Retribusi yang terutang harus dibayar tunai/lunas di kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang penagihan retribusi terutang, penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa, insentif pemungutan, dan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kab. Polewali Mandar No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/293921/perda-kab-polewali-mandar-no-1-tahun-2024","b62d95d1-5e35-4967-ac2c-072d23ff12a3","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF POLEWALI MANDAR REGENCY
REGIONAL REGULATION OF POLEWALI MANDAR REGENCY
NUMBER 11 OF 2011
CONCERNING
DISTURBANCE PERMIT RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF POLEWALI MANDAR,

Considering:	that with the enactment of Law Number 28 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Government of Polewali Mandar Regency needs to adjust the Regional Regulation on Disturbance Permit Retribution; that to implement the adjustment as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Disturbance Permit Retribution;
In view of:	Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3209); Law Number 9 of 1990 concerning Tourism (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1990 Number 78, Supplement to the State Gazette of the Republic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=db4ee73c-08c4-4086-b7dc-16d74e2994d4","actionData","errors"]