[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","db3ae00f-8694-40a3-948c-bf36a75ac91f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Undang-undang (UU) Nomor 71 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1958 Tentang Pengubahan Undang-Undang Mata Uang Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 46), Sebagai Undang-Undang","short_title","Undang-undang (UU) No. 71 Tahun 1958","number","71","year","1958","published_date","1958-09-09","effective_date","1958-09-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1958 Tentang Pengubahan Undang-Undang Mata Uang Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 46), Sebagai Undang-Undang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengubahan- Undang-Undang-Mata- Uang- Tahun- 1953
1958
Undang-undang (UU) NO. 71, LN. 1958 No. 125, LL BPHN : 3 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1958 Tentang Pengubahan Undang-Undang Mata Uang Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 46), Sebagai Undang-Undang \r\n
ABSTRAK:	\n \n .bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undangDasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1958 tentang pengubahan Undang-undang Mata Uang tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1958No. 46);b.bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang \n Pasal-pasal 89, 97 dan 111 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia. \n Pada dewasa ini beredar uang logam dari alminium satu sen, lima sen, sepuluh sen,dua puluh lima sen dan uang logam nekel dari lima puluh sen;Perbuatan uang logam dari nekel mengalami kemacetan oleh karena bahannya(nekel) sukar sekali di dapat dewasa ini, padahal mata uang ini sangat dibutuhkan dalammasyarakat. Karena itu kebutuhan ini perlu segera dipenuhi.Selain dari pada itu, berhubung dengan perkembangan keuangan dengan ini perludikeluarkan uang logam yang lebih tinggi dari pada lima puluh sen, yaitu rupiah dan duasetengah rupiah.Uang logam ini akan lebih tahan lama dalam peredaran dari pada uang kertasPemerintah.Uang kertas ini akan ditarik dari peredaran jika telah ada cukup uang logam beredardalam masyarakat.Mengingat kebutuhan masyarakat maka pembuatan uang-uang logam ini perlusegera dilakukan \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 1958. \n Undang-Undang Mata Uang Tahun 1953 ( \n - \n 5 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Undang-Undang Darurat No. 4 tahun 1958 tentang pengubahan Undang-Undang Mata Uang tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 46) sebagai Undang-Undang.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan
Pemerintah menetapkan Undang-Undang ini untuk mengatasi kesulitan dalam mendapatkan bahan nikel untuk pembuatan uang logam dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang logam yang lebih tahan lama dibandingkan uang kertas. Tujuan utama adalah menetapkan Undang-Undang Darurat No. 4 tahun 1958 sebagai Undang-Undang permanen.

Ketentuan Substansial
Undang-Undang ini mengatur bahwa uang logam Indonesia yang sah terbuat dari aluminium dan aluminium-brons, dengan denominasi mulai dari satu sen hingga dua setengah rupiah. Uang logam nikel lima puluh sen yang masih beredar tetap sah. Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menentukan jumlah peredaran uang logam dan melanjutkan pengeluaran uang kertas sebagai tindakan peralihan hingga ada cukup uang logam beredar. Pembuatan uang logam dilakukan oleh Perusahaan Negara Arta Yasa di Kebayoran.

","transitional_provisions","1. Menteri Keuangan berhak melanjutkan pengeluaran uang kertas Pemerintah dari Rp. 1,- dan Rp. 2,50 sebagai tindakan peralihan, sampai di dalam peredaran ada cukup uang logam menurut ayat (1) sub b pasal ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","UU No. 27 Tahun 1953 tentang Penetapan \"Undang-Undang Darurat tentang Penghentian Berlakunya \"Indische Muntwet 1912\" dan Penetapan Peraturan Baru tentang Mata Uang\" (Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951 (Lembaran-Negara Nomor 95 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45423/uu-no-27-tahun-1953","00403d87-af46-4ad4-b331-457006b1d3fa","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 71 OF 1958
CONCERNING
ENACTMENT OF EMERGENCY LAW NO. 4 OF 1958 CONCERNING THE AMENDMENT OF THE CURRENCY LAW OF 1953
(STATE GAZETTE OF 1958 NO. 46),
AS LAW

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:	that the Government, based on Article 96 paragraph 1 of the Provisional Constitution of the Republic of Indonesia, has enacted Emergency Law No. 4 of 1958 concerning the amendment of the Currency Law of 1953 (State Gazette of 1958 No. 46); that the regulations contained in the Emergency Law need to be enacted as Law;
In view of:	Articles 89, 97 and 111 of the Provisional Constitution of the Republic of Indonesia;

With the approval of the House of Representatives;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=db3ae00f-8694-40a3-948c-bf36a75ac91f","actionData","errors"]