[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","db2e6fac-75ab-4527-aba3-d5f93c5e6e45","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013","number","3","year","2013","published_date","2013-06-10","effective_date","2013-06-11","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengelolaan Sampah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan-sampah
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 401
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mewujudkan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang sehat dan bersih dari sampah yang kecenderungan bertambah volume dan jenis serta karakteristik yang semakin beragam, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan mencemari lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir, dan bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta hak dan kewajiban masyarakat/pelaku usaha sehingga pengelolaan sampab dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien; dan bahwa pengelolaan sampah berdasarkan peraturan Daerah Nomor 5 Tabun 1988 tentang Kebersihan Lingkungan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi sehingga perlu dilakukan penggantian; \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 std Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 std Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 std Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 ; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011; Peraturan Menteri PekeIjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 31 Tahun 2009; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/MIND/PER/2/2010 ; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012. \n Pergub ini mengatur tentang pengelolaan sampah, tugas pemerintah daerah, hak dan kewajiban dan prasarana sarana dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2013. \n Mencabut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Kebersihan Lingkungan alam Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta \n 1. Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) \r\n2. Peraturan Gubernur tentang Standar teknis fasilitas dan/atau pelaksanaan pengelolaan sampah \r\n3. Peraturan Gubernur tentang kendaraan angkutan sampah\r\n4. Peraturan Gubernur tentang Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengolahan sampah saluran air/sungai/kanal/kali, waduk/situ, muara sungai/kali/ kanal, pantai dan laut dan pengolahan air limbah domestik \r\n5. Pergub tentang Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifik \r\n6.Pergub tentang ketentuan lebih lanjut mengenai wadah sampah dan TPS \r\n7. Pergub tentang ketentuan lebih lanjut mengenai TPA dan instalasi pengolahan air ·mbah domestik\r\n8. Pergub tentang Ketentuan lebih Ianjut mengenai standar, pengelolaan dan kebutuhan gerobak/motor sampah, mobil lintas sampah dan/atau kapal sampah skala kecil;\r\n9. Pergub tentang Ketentuan lebih lanjut mengenai Petugas Kebersihan\r\n10. Pergub tentang Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Bebas Sampah \r\n11. Pergub tentang ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan usaha pengelolaan sampah\r\n 12. Pergub tentang Ketentuan lebih lanjut mengenai rekomendasi penyediaan fasilitas pemilahan sampah \r\n13.Pergub tentang Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif\r\n14. Pergub tentang Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan dalam pengelolaan sampah\r\n15. Pergub tentang Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan dan pemungutan iuran sampah \r\n16. Pergub tentang Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan penerapan teknologi \r\n17. Pergub tentang ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi pengelolaan sampah\r\n18. Pergub tentang Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaj.an pengaduan masyarakat \r\n19. Pergub tentang Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Masyarakat Peduli Kebersihan\r\n20. Pergub tentang Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Tanggap Darurat Penge10laan Sampah \n 79 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Kebersihan Lingkungan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah, menjadikan sampah sebagai sumber daya bernilai ekonomis, dan mewujudkan pelayanan prima.

Ketentuan substansial meliputi:

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah, termasuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat, mengalokasikan dana, melakukan penelitian, dan mengelola sampah.
Hak dan kewajiban masyarakat, termasuk hak mendapatkan lingkungan bersih dan pelayanan kebersihan, serta kewajiban memelihara kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya.
Kewajiban setiap rumah tangga untuk melakukan pemilahan sampah.
Kewajiban produsen untuk mencantumkan label terkait pengurangan sampah pada kemasan dan mengelola kemasan yang sulit terurai.
Penyelenggaraan pengelolaan sampah yang meliputi pengurangan sampah (pembatasan timbulan, pendauran ulang, pemanfaatan kembali) dan penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir).
Pengaturan mengenai prasarana dan sarana pengelolaan sampah seperti wadah sampah, TPS, TPS 3R, TPST, dan TPA.
Pembentukan Lembaga Pengelola Sampah di tingkat RW dan kawasan.
Persyaratan bagi Petugas Kebersihan dan perlindungan yang harus mereka dapatkan.
Penetapan kawasan bebas sampah.
Perizinan bagi pelaku usaha pengelolaan sampah dan rekomendasi untuk penyediaan fasilitas pemilahan sampah.
Pemberian insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah.
Kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan sampah.
Retribusi dan iuran sampah.
Pengembangan dan penerapan teknologi pengolahan sampah.
Pengembangan data dan informasi pengelolaan sampah.
Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pengelolaan sampah.
Pendanaan dan kompensasi bagi masyarakat terdampak negatif oleh pemrosesan akhir sampah.
Peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
Penyelesaian sengketa terkait pengelolaan sampah.
Larangan-larangan terkait pengelolaan sampah.

Peraturan ini tidak mencakup ketentuan peralihan dan ketentuan penutup dalam ikhtisarnya.

","transitional_provisions","1. Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini, peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Penyediaan fasilitas pemilahan sampah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.\n3. Penyediaan TPS 3R oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.\n4. Penyediaan TPST dan TPA oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.\n5. Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah ini diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Rumah tangga yang tidak melakukan pemilahan sampah dikenai sanksi administratif sesuai keputusan musyawarah pengurus RW.\n2. Penanggung jawab kawasan yang tidak menyediakan fasilitas pengelolaan sampah dikenakan uang paksa Rp.10.000.000,00 - Rp.50.000.000,00.\n3. Pengelola fasilitas umum yang tidak menyediakan fasilitas pemilahan sampah dikenakan uang paksa Rp.1.000.000,00 - Rp.5.000.000,00.\n4. Pengembang yang tidak menyediakan fasilitas pengolahan sampah dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.\n5. Pengembang gedung tinggi yang tidak melengkapi cerobong sampah dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.\n6. Produsen yang tidak mencantumkan label pengurangan sampah dikenakan uang paksa Rp.25.000.000,00 - Rp.50.000.000,00.\n7. Pengelola pusat perbelanjaan yang tidak menggunakan kantong belanja ramah lingkungan dikenakan uang paksa Rp.5.000.000,00 - Rp.25.000.000,00.\n8. Orang yang membuang sampah tidak sesuai jadwal dikenakan uang paksa maksimal Rp. 100.000,00.\n9. Orang yang membuang sampah sembarangan (sungai, jalan, dll.) dikenakan uang paksa maksimal Rp. 500.000,00.\n10. Orang yang membuang sampah dari kendaraan dikenakan uang paksa maksimal Rp 500.000,00.\n11. Orang yang mengais sampah di TPS dikenakan uang paksa maksimal Rp 500.000,00.\n12. Pelaku usaha pengelolaan sampah tanpa izin dikenakan uang paksa Rp.5.000.000,00 - Rp.10.000.000,00.\n13. Badan usaha kebersihan yang tidak memberikan perlindungan kepada petugas kebersihan dikenakan sanksi pencabutan izin usaha.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Kebersihan Lingkungan alam Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[108],{"_94":109,"_96":110,"_36":111},"PERDA Prov. DKI Jakarta No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/127252/perda-prov-dki-jakarta-no-4-tahun-2019","69d97089-ed67-48e2-8c51-f8b1d7430bda","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL REGULATION OF PROVINCE OF THE SPECIAL REGION
OF THE CAPITAL CITY OF JAKARTA
NUMBER 3 OF 2013
CONCERNING
WASTE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF THE PROVINCE OF THE SPECIAL REGION OF THE CAPITAL CITY OF JAKARTA,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to realize the Province of the Special Region of the Capital City of Jakarta that is healthy and clean from waste, which tends to increase in volume and type as well as increasingly diverse characteristics, so that it can have a negative impact on health and pollute the environment, it is necessary to carry out comprehensive and integrated waste management from upstream to downstream;
that in waste management, legal certainty, clarity of duties and authorities of the Regional Government as well as the rights and obligations of the public/business actors are required so that waste management can run

","pdf_url","/proxy/pdf?id=db2e6fac-75ab-4527-aba3-d5f93c5e6e45","actionData","errors"]