[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","db20b122-fe36-4835-b84b-5f2c78769210","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata cara Pengaaan Barang dan Jasa di Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2020","number","2","year","2020","published_date","2020-01-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"b5c5dd8f-2ef3-4f5c-bbaa-423f933e7011","Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur","place_of_enactment","Muara Sabak","theme","Tata cara Pengaaan Barang dan Jasa di Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengadaan barang/jasa - desa
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, BD.2020/No.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata cara Pengaaan Barang dan Jasa di Desa
ABSTRAK:	\n \n - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;\r\n- bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pengadaan barang/ jasa yang baik di Desa, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/ Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, dengan tetap memperhatikan tata nilai pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaan barang/ jasa;\r\n- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan\r\nPeraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa. \n Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. \n Perbup ini mengatur tentang ketentuan terkait pengadaan barang / jasa di desa. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020. \n 27 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 Nomor 2).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Bupati ini mengatur tata cara pengadaan barang/jasa di desa yang dibiayai dari APBDes. Tujuannya adalah agar pengadaan dilakukan sesuai tata kelola yang baik dan prinsip-prinsip pengadaan yang meliputi efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, pemberdayaan masyarakat, gotong-royong, persaingan sehat, keadilan, dan akuntabilitas. Para pihak yang terlibat harus mematuhi etika yang telah ditetapkan. Pengadaan mengutamakan peran serta masyarakat melalui swakelola, namun jika tidak memungkinkan, dapat dilakukan melalui penyedia. Para pihak dalam pengadaan meliputi Kepala Desa, Kasi/Kaur, TPK, masyarakat, dan penyedia. Kepala Desa menetapkan TPK dan mengumumkan perencanaan pengadaan. Kasi/Kaur mengelola pengadaan sesuai bidang tugasnya. TPK melaksanakan swakelola, menyusun dokumen lelang, memilih penyedia, dan melaporkan hasil pengadaan. Perencanaan pengadaan dilakukan saat penyusunan RKP Desa dan diumumkan kepada masyarakat. Persiapan pengadaan meliputi penyusunan dokumen persiapan secara swakelola atau melalui penyedia. Pelaksanaan pengadaan dapat dilakukan melalui swakelola, pembelian langsung, permintaan penawaran, atau lelang. Bukti transaksi pengadaan terdiri dari bukti pembelian dan surat perjanjian. Perubahan surat perjanjian dapat dilakukan dalam keadaan kahar atau jika terdapat perbedaan kondisi lapangan. Hasil kegiatan pengadaan diumumkan kepada masyarakat.","transitional_provisions","","sanctions","1. Penyedia Barang/Jasa dapat diberikan sanksi administratif, gugatan perdata, dan/atau pelaporan pidana jika terbukti melakukan tindakan yang merugikan.\n2. Kasi/Kaur/TPK dapat dikenakan sanksi administrasi, tuntutan ganti rugi, dan/atau sanksi pidana jika terjadi pelanggaran atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TANJUNG JABUNG TIMUR
JAMBI PROVINCE

REGULATION OF REGENT OF TANJUNG JABUNG TIMUR
NUMBER 2 OF 2020
ABOUT
PROCEDURES FOR PROCUREMENT OF GOODS/SERVICES IN VILLAGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TANJUNG JABUNG TIMUR,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 52 paragraph (6) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management, it is necessary to stipulate a Regulation of the Regent of Tanjung Jabung Timur concerning Procedures for Procurement of Goods/Services in Villages;
that in order to improve the governance of goods/services procurement in Villages, and to increase the empowerment of Village communities, it is necessary to regulate the procedures for Procurement of Goods/Services that are simple, clear and comprehensive, while still paying attention to the procurement values and principles

","pdf_url","/proxy/pdf?id=db20b122-fe36-4835-b84b-5f2c78769210","actionData","errors"]