[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","db1b477a-a56f-461d-9d8a-572244379c90","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020","number","70","year","2020","published_date","2020-12-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tata Cara - Kebiri Kimia - Pemasangan - Alat Pendeteksi Elektronik - Rehabilitasi - Pengumuman - Identitas - Pelaku - Kekerasan Seksual - Anak
2020
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 70, LN.2020/No.269, TLN No.6585, jdih.setneg.go.id : 17 hlm.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak
ABSTRAK:	\n \n Untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2016. \n PP ini mengatur mengenai ketentuan Tindakan Kebiri Kimia, tindakan pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, pengumuman identitas pelaku, pendanaan, dan pengawasannya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020. \n Penjelasan 6 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan ini bertujuan untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberikan efek jera kepada pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini dilakukan dengan menetapkan tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Ketentuan Substansial

Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antar lembaga pemerintah, termasuk koordinasi antara jaksa dan kementerian terkait dalam pelaksanaan tindakan. Ruang lingkup kegiatan yang diatur meliputi tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hak dan kewajiban subjek hukum mencakup pelaksanaan tindakan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, serta pelaksanaan rehabilitasi secara terkoordinasi dan berkesinambungan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dijatuhi sanksi administratif maupun pidana.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penangguhan usaha, pencabutan izin, atau pembatalan izin.\n3. Sanksi pidana dapat berupa pidana kurungan atau penjara.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 70 OF 2020
on
PROCEDURES FOR IMPLEMENTING CHEMICAL CASTRATION MEASURES, INSTALLATION OF
ELECTRONIC DETECTION DEVICES, REHABILITATION, AND ANNOUNCEMENT OF
THE IDENTITY OF PERPETRATORS OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas

that to overcome sexual violence against children, provide a deterrent effect on perpetrators, and prevent sexual violence against children, and to implement the provisions of Article 81A paragraph (4) and Article 82A paragraph (3) of Law Number 17 of 2016 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 on the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 on Child Protection into Law, it is necessary to stipulate a Government Regulation on Procedures for

","pdf_url","/proxy/pdf?id=db1b477a-a56f-461d-9d8a-572244379c90","actionData","errors"]