[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","db16bf52-1444-452e-b06d-1a0f1385c686","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014","number","13","year","2014","published_date","2014-12-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bone","place_of_enactment","Watampone","theme","PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

administrasi daerah
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2014/NO.13, TLD NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
ABSTRAK:	\n \n a. Bahwa pembentukan produk hukum daerah merupakan\r\nsalah satu syarat dalam rangka pembangunan sistem\r\nperundang-undangan daerah sebagai bagian integral\r\ndengan peraturan perundang-undangan nasional yang\r\nhanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan\r\nmetode yang pasti, baku dan standar yang mengikat\r\nsemua lembaga yang berwenang membentuk produk\r\nhukum daerah;\r\nb. bahwa untuk lebih meningkatkan koordinasi dan\r\nkelancaran proses pembentukan produk hukum daerah,\r\nmaka Kabupaten Bone sebagai bagian integral dari Negara\r\nKesatuan Republik Indonesia yang berdasar atas hukum\r\nperlu memiliki peraturan sebagai pedoman mengenai\r\npembentukan produk hukum daerah;\r\nc. bahwa agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun\r\n2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan dapat berdayaguna dan berhasilguna dalam\r\npembentukan produk hukum daerah, diperlukan\r\npenjabaran lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Daerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Pembentukan\r\nProduk Hukum Daerah;\r\n \n : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor\r\n74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n1822);\r\n3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5234);\r\n4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor\r\n7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);\r\n5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti\r\nUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan\r\natas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5589);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang\r\nPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,\r\nPemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah\r\nKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4737);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang\r\nOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4741);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang\r\nPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun\r\n2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5539);\r\n9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang\r\nPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun\r\n2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2014 Nomor 199);\r\n10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014\r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); \n (1) Jenis produk hukum daerah terdiri atas:\r\na. Peraturan Daerah;\r\nb. Peraturan Bupati;\r\nc. Peraturan Bersama Bupati;\r\nd. Peraturan DPRD;\r\ne. Keputusan Bupati;\r\nf. Keputusan DPRD;\r\ng. Keputusan Pimpinan DPRD;\r\nh. Keputusan Badan Kehormatan DPRD; dan\r\ni. Peraturan Desa \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2014. \n 68 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bertujuan untuk memberikan pedoman dan landasan yang pasti, baku, dan standar bagi lembaga dan pejabat yang berwenang dalam membentuk produk hukum daerah. Peraturan ini juga bertujuan untuk menciptakan sistem pembentukan produk hukum daerah yang terintegrasi dengan sistem peraturan perundang-undangan nasional, serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan peraturan yang baik.

Peraturan ini mengatur jenis produk hukum daerah, yang meliputi Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup), Peraturan Bersama Bupati, Peraturan DPRD, Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, Keputusan Badan Kehormatan DPRD, dan Peraturan Desa (Perdes). Selain itu, Instruksi Bupati, Keputusan SKPD, dan Peraturan Kepala Desa juga diakui keberadaannya sebagai produk hukum daerah sepanjang pembentukannya diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.

Materi muatan Perda mencakup seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, kondisi khusus daerah, perintah atau penjabaran lebih lanjut atas peraturan yang lebih tinggi, dan sanksi hukum. Sanksi hukum dapat berupa sanksi administratif, pidana (pelanggaran dengan ancaman kurungan maksimal 6 bulan), atau perdata (denda maksimal Rp. 50.000.000,-). Perbup memuat pelaksanaan dan penjabaran lebih lanjut atas Perda, perintah peraturan yang lebih tinggi, atau materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan DPRD mengatur Tata Tertib DPRD, Kode Etik DPRD, Tata Beracara BK DPRD, dan peraturan lain atas perintah peraturan yang lebih tinggi.

Proses pembentukan Perda meliputi penyusunan Program Pembentukan Perda (Propperda) yang dapat diusulkan oleh Pemerintah Daerah atau DPRD. Penyusunan Propperda dikoordinasikan oleh Bagian Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah dan oleh Bapperda di lingkungan DPRD. Pembahasan Propperda dilaksanakan bersama antara DPRD dan Bagian Hukum. Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati, disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan, dan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati diperlukan untuk penetapan Perda.

","transitional_provisions","Pasal 114\nPerbup sebagai peraturan pelaksanaan dari Perda ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Perda ini diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BONE
THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF BONE REGENCY
NUMBER 13 YEAR 2014
ON
ESTABLISHMENT OF REGIONAL LEGAL PRODUCTS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOΟΝΕ,

Considering :

That the establishment of regional legal products is one of the requirements in the context of developing a regional legal system as an integral part of national legislation which can only be realized if it is supported by definite, standard and binding methods and standards for all institutions authorized to form regional legal products;
that in order to further improve coordination and smooth the process of forming regional legal products, Bone Regency as an integral part of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on law needs to have regulations as guidelines regarding the establishment of regional legal products;
that in order for the implementation of Law Number 12 of 2011 on the Establishment

","pdf_url","/proxy/pdf?id=db16bf52-1444-452e-b06d-1a0f1385c686","actionData","errors"]