[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","db1655d9-4968-4218-9bd5-e04be9b3c31e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso No. 8 Tahun 2015","number","8","year","2015","published_date","2015-07-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Poso","place_of_enactment","Poso","theme","Pembinaan Jasa Konstruksi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

jasa konstruksi - pembinaan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2015/NO.8, TLD NO.4911
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembinaan Jasa Konstruksi
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mendorong kapasitas dan kualitas pelaku usaha jasa konstruksi di Kabupaten Poso, perlu pengaturan dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi yang dibiayai oleh pemerintah maupun swasta. \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perda Kabupaten Poso No.1 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembinaan jasa konstruksi dengan pembatasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang penyelenggaraan pembinaan, kewenangan pembinaan, hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa, partisipasi masyarakat, kebijakan dan langkah pem binaan jasa konstruksi, sanksi administratif, dan pembiayaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Penjelasan : 3 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat dalam jasa konstruksi di Kabupaten Poso. Latar belakangnya adalah peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan daerah dan perlunya meningkatkan kapasitas serta kualitas pelaku usaha jasa konstruksi.

Ketentuan substansial mencakup:

Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat jasa konstruksi.
Kewenangan pembinaan meliputi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan. Pengaturan mencakup mekanisme dan sistem pembinaan, standar keteknikan, persyaratan penyelenggaraan, dan penerbitan rekomendasi IUJK. Pemberdayaan meliputi pengembangan sistem informasi, penelitian, pengembangan SDM, dan pelatihan teknis. Pengawasan meliputi persyaratan, penerbitan surat peringatan, pembatasan kewenangan, serta pembekuan atau pencabutan IUJK.
Hak dan kewajiban pengguna jasa, termasuk hak mendapatkan informasi yang benar, layanan yang efektif dan berkualitas, penggantian kerugian, serta kewajiban memenuhi peraturan, menunjuk penyedia jasa, memberikan informasi proyek, menyediakan lahan dan dana, mengawasi pelaksanaan, melaporkan kegagalan bangunan, dan mengesahkan pekerjaan.
Hak dan kewajiban penyedia jasa, termasuk hak atas pekerjaan sesuai sertifikat, mengikuti proses pengadaan, mendapatkan imbalan yang layak, mengalihkan kerugian ke asuransi, serta kewajiban memenuhi persyaratan keteknikan, K3, memiliki izin usaha, memberikan informasi yang benar, memiliki sertifikat usaha dan profesi, mengutamakan tenaga kerja lokal, memberikan penggantian kerugian, dan memenuhi ketentuan administrasi.
Partisipasi masyarakat melalui forum jasa konstruksi dan lembaga yang beranggotakan asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, pakar, perguruan tinggi, dan instansi pemerintah.
Kebijakan pembinaan jasa konstruksi dilakukan dengan meningkatkan kinerja implementasi, efisiensi pengadaan, penerapan teknologi, kompetensi SDM, dan iklim usaha yang kondusif. Langkah-langkahnya meliputi sosialisasi standar, mendorong daya saing, sinergitas usaha, evaluasi kinerja, penyebarluasan kebijakan, peningkatan kapasitas asosiasi, dukungan informasi, dan pengembangan sistem informasi pengawasan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pekerjaan konstruksi, larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi, pembatasan kewenangan menyelenggarakan pekerjaan konstruksi, dan pencabutan kewenangan menyelenggarakan pekerjaan konstruksi.\n2. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pekerjaan konstruksi, pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi, pembekuan izin usaha dan/atau profesi, dan pencabutan izin usaha dan/atau profesi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

CENTRAL SULAWESI PROVINCE
POSO REGENCY

REGIONAL REGULATION OF POSO REGENCY
NUMBER 8 OF 2015
on
DEVELOPMENT OF CONSTRUCTION SERVICES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF POSO,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that construction services have a strategic role in the implementation of development in Poso Regency and have economic value in realizing a more prosperous Poso community, for this reason it is necessary to foster service providers, service users and the community in order to foster understanding, awareness and increase the ability to carry out their respective duties, functions, rights and obligations in realizing orderly construction services, orderly implementation of construction work, orderly utilization of construction work results;
that in order to encourage the capacity and quality of construction service business actors in Poso Regency, it is necessary to regulate

","pdf_url","/proxy/pdf?id=db1655d9-4968-4218-9bd5-e04be9b3c31e","actionData","errors"]